Klarifikasi Pengelolaan Kartu PKH di Desa Kalimati: Niat Membantu Warga, Bu Kades Pilih Graduasi Mandiri

Klarifikasi Pengelolaan Kartu PKH di Desa Kalimati: Niat Membantu Warga, Bu Kades Pilih Graduasi Mandiri

Brebes – delikjatengnews.com - Menanggapi simpang siur informasi mengenai pengelolaan bantuan sosial di Desa Kalimati, Kecamatan Brebes, Ibu Kades (Nur Hikmah) memberikan klarifikasi mendalam terkait kronologi penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH/KKS) atas nama keluarganya yang diserahkan kepada warga yang lebih membutuhkan. (30/12/2025).

Awal Mula: Dialihkan untuk Warga Disabilitas

Murni Asih pendamping PKH Desa kalimati hari Selasa 29 Desember 2025 , Persoalan ini bermula pada awal tahun 2022. Saat itu, Nur Hikmah menerima kartu PKH/KKS dari pemerintah. Namun, menyadari suaminya memiliki penghasilan tetap, ia merasa tidak etis menggunakan bantuan tersebut.

Sementara dari keterangan Nur Hikmah istri Lukman kepala desa Kalimati Di sisi lain, ia melihat salah satu warganya, Ibu Warmi (RT 02/RW 04), hidup dalam kondisi ekonomi sulit dengan suami penyandang tunawicara dan belum tersentuh bantuan apa pun. Atas dasar kemanusiaan, Nur Hikmah menyerahkan kartu tersebut sepenuhnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga Ibu Warmi.

Kendala Administrasi dan Pengurusan Kartu

Pada pertengahan 2022, Ibu Warmi sempat melaporkan bahwa kartu tersebut hilang. Karena padatnya aktivitas desa, proses pengurusan kartu baru ke Bank Mandiri baru dapat terlaksana pada awal 2023. Setelah kartu pengganti terbit, fisik kartu langsung diserahkan kembali kepada Ibu Warmi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Langkah Graduasi Mandiri di Tahun 2024

Memasuki Maret/April 2024, Ibu Warmi mulai terdaftar sebagai penerima bantuan sosial beras. Demi tertib administrasi dan menghindari tumpang tindih bantuan, Nur Hikmah memutuskan untuk melakukan graduasi mandiri (mengundurkan diri secara sukarela) dari kepesertaan PKH.

Proses pengunduran diri ini kemudian diproses secara resmi di sistem pada tahun 2025 oleh pendamping PKH yang baru bertugas di wilayah Kalimati.

Poin Penting Klarifikasi: Transparansi Dana & Status Desil

Dalam pertemuan dengan petugas pengawas, terdapat dua poin utama yang diklarifikasi:

Status Desil Kesejahteraan: Nama keluarga Nur Hikmah saat ini berada pada Desil 6-10, yang mengonfirmasi bahwa mereka secara sistem sudah dianggap mampu dan tidak lagi layak menerima bantuan. Nur Hikmah menegaskan bahwa perubahan status ini sejalan dengan niatnya untuk keluar dari sistem bantuan sejak tahun lalu.

Transparansi Manfaat: Meskipun dalam data terekam adanya aliran dana (berkisar Rp500.000 hingga Rp1.000.000), dipastikan bahwa seluruh manfaat dana tersebut dipegang dan digunakan sepenuhnya oleh Ibu Warmi hingga masa kepesertaan berakhir.

"Saya kurang paham detail teknis masalah desil, tapi yang pasti sejak awal kartu itu saya serahkan ke Ibu Warmi karena beliau lebih membutuhkan. Sekarang setelah beliau dapat bantuan beras, saya pilih untuk mundur (graduasi) agar administrasi rapi," ujar Nur Hikmah saat dikonfirmasi.

Tindak Lanjut Petugas

Petugas pengawas menyatakan akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan validitas informasi ini. "Kami akan menemui langsung Ibu Warmi untuk melengkapi data, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki telepon seluler," ujar petugas tersebut.

Langkah graduasi mandiri yang dilakukan oleh Bu Kades diharapkan menjadi contoh bagi warga yang secara ekonomi sudah mampu untuk secara sukarela melepas hak bantuannya agar dapat dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Refleksi 2025: Bupati Brebes Tempuh Langkah Radikal, Pangkas Fasilitas Dinas Demi Percepatan Infrastruktur

Refleksi 2025: Bupati Brebes Tempuh Langkah Radikal, Pangkas Fasilitas Dinas Demi Percepatan Infrastruktur

​Brebes – delikjatengnews.com - Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmen transformasi infrastruktur dan pelayanan publik melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat. Dalam acara "Silaturahmi Bupati Bersama Insan Media – Refleksi 2025" di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12), terungkap sejumlah langkah berani yang diambil pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

​Kebijakan "Ikat Pinggang" ASN: Prioritaskan Jalan Ketimbang Fasilitas

​Bupati Brebes mengambil langkah radikal dengan menginstruksikan efisiensi total pada anggaran operasional kedinasan. Fasilitas pendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas secara signifikan guna memastikan ketersediaan dana perbaikan jalan tanpa harus membebani daerah dengan utang.

​Anggaran yang dipangkas meliputi biaya perjalanan dinas, uang makan-minum rapat, hingga anggaran hiburan (piknik) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​"Jika ASN terlalu nyaman dengan fasilitas berlebih, rakyat yang akan mengeluh. Kesejahteraan masyarakat harus berada di atas kenyamanan birokrasi," tegas Bupati di hadapan awak media.

​Inovasi Skema 70:30: Solusi Beton dan Drainase

Heri Yuliawan Kepada Bupati mengenai faktorisasi perlu ada saluran air , ​ia seringkali menanggapi kritik terkait daya tahan jalan beton, Pemkab Brebes menerapkan inovasi anggaran dengan Skema 70:30. Formula ini diterapkan agar proyek betonisasi tidak sia-sia akibat genangan air yang merusak struktur jalan.

​70% Alokasi: Fokus pada betonisasi jalan utama.

​30% Alokasi: Wajib diperuntukkan bagi pembangunan drainase dan penghijauan di sekitar proyek.

​Perhatian khusus diberikan pada proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Danasari-Kauman senilai Rp62 Miliar. Bupati memastikan proyek ini harus memiliki sistem pembuangan air yang mumpuni agar investasi besar tersebut tahan lama.

​Menghapus Jejak "Pohon Pisang" di Jalan Rusak

Eko sindung Prakoso ketua LSM Garuda Sakti yang mengkritisi ​Pemerintah daerah , ia juga bergerak cepat menyerap aspirasi warga terkait titik-titik kerusakan kronis. Wilayah Tanjung, Sengon, Klampok, dan Jl. R.A. Kartini kini menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memastikan insiden protes warga—seperti penanaman pohon pisang di tengah jalan—tidak terulang kembali.

​Selain fisik, penguatan pelayanan publik menyasar dua sektor krusial:

Selain itu ekosistem juga menyampaikan ​Transparansi SKTM: Sosialisasi teknis pengurusan agar bantuan sosial tepat sasaran.

​Pendidikan Bersih: Pengawasan kolektif bersama media untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sekolah.

​Pesan Lingkungan: Kritik atas Perusakan Alam

​Menutup refleksi tersebut, Bupati mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum warga yang merusak bibit pohon yang baru ditanam. Beliau menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam.

​Mengutip pesan teologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 11-12 dan Surah Ar-Rum ayat 41, Bupati mengingatkan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat ulah tangan manusia sendiri.

​"Masalah lingkungan adalah PR kolektif. Saya meminta Perhutani, Polisi Hutan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita," pungkasnya.

Reporter: Teguh

Refleksi Akhir Tahun 2025: Bupati Brebes Diapresiasi Warga, Namun Kinerja OPD Masih Jadi "Rapor Merah"

Refleksi Akhir Tahun 2025: Bupati Brebes Diapresiasi Warga, Namun Kinerja OPD Masih Jadi "Rapor Merah"

​Brebes,– delikjatengnews.com - Momentum refleksi akhir tahun yang dikemas dalam acara Silaturahmi bersama Insan Media di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12), menjadi panggung terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Brebes. Di balik apresiasi warga atas aksi cepat Bupati Paramitha Widya Kusuma, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru mendapatkan sorotan tajam dan kritik pedas.

​Aksi Cepat Bupati yang "Menampar" Birokrasi

​Langkah taktis Bupati Paramitha dalam merespons kerusakan infrastruktur di Desa Perwatan, Bumiayu, menuai pujian. Tokoh masyarakat setempat, Tangguh Bahari, mengungkapkan kekagumannya atas respons kilat bupati yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk mendatangkan material setelah keluhan diunggah di media sosial.

​"Saya merasakan sendiri betapa cepatnya respons Ibu Bupati. Belum sampai 24 jam material sudah tiba, dan tiga hari kemudian jalan sudah dikerjakan. Ini luar biasa," ujar Tangguh.

​Namun, pujian tersebut dibarengi dengan nada miring terhadap kinerja teknis di bawahnya. Tangguh menyayangkan mengapa persoalan teknis dengan anggaran relatif kecil (sekitar Rp200 juta) harus sampai ditangani langsung oleh kepala daerah.

​"Sebenarnya saya malu, kenapa hal 'sepele' harus Ibu Bupati yang turun tangan? Kemana para kepala OPD dan UPTD? Padahal kami sudah melapor ke UPTD lebih dari 10 kali tapi nihil hasil," tegasnya sembari mendesak evaluasi bagi kepala dinas yang lambat merespons keluhan publik.

​Sorotan Tajam: Data Kemiskinan "Copy-Paste" & Program MBG

​Tidak hanya infrastruktur, transparansi tata kelola pemerintahan juga dihujani kritik oleh aktivis Slamet Abdul Dhafir. Ia menyoroti dua isu krusial: data kemiskinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Dhafir menduga Bapperinda Brebes hanya melakukan praktik copy-paste data kemiskinan tahunan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial seperti PKH seringkali tidak tepat sasaran dan memicu kegaduhan di desa.

​Terkait program MBG, Dhafir menekankan beberapa poin krusial:

​Transparansi Anggaran: Mendesak Dinas Pendidikan membuka data penerima secara publik.

​Ekonomi Lokal: Adanya indikasi program ini menekan supplier lokal dan mematikan pedagang kantin sekolah.

​Pemerataan: Distribusi titik dapur umum yang dianggap belum menyentuh wilayah pelosok seperti Salem.

​Jawaban Bupati: Temuan ASN Penerima PKH & Evaluasi Total

​Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Paramitha Widya Kusuma menunjukkan sikap terbuka. Ia bahkan membeberkan temuan mengejutkan mengenai adanya oknum ASN yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.

​"Kami sudah alokasikan anggaran tambahan di seluruh desa untuk menggelar Musrenbangdes Khusus. Tujuannya satu: verifikasi dan validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran," ungkap Paramitha.

​Mengenai program MBG, Bupati mengakui adanya ketidaksinkronan data kondisi sekolah di lapangan. Ia mengklaim telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terkait sarana dan prasarana.

​"Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan bahan evaluasi. Saya pastikan pemerintah daerah akan terus berbenah demi kemajuan Brebes," pungkasnya di hadapan para awak media.

Desa diwajibkan Bangun Koperasi Merah Putih di Tanah Aset Desa atau ditanah milik negara

Desa diwajibkan Bangun Koperasi Merah Putih di Tanah Aset Desa atau ditanah milik negara

​Brebes, delikjatengnews.com - Pemerintah Kabupaten terus mematangkan rencana penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, program tersebut tengah memasuki tahapan krusial, yakni inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai pusat aktivitas koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi merah putih (29/12/2025).

Khusnul Khotimah ​Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa menjadi prioritas utama sebagai lokasi pembangunan fisik koperasi.

​Pemanfaatan Aset Desa dan Alternatif Lahan

​Dalam keterangannya, Kabid Keuangan dan Aset menyampaikan bahwa mayoritas desa berencana menggunakan lahan milik desa sendiri. Namun, bagi desa yang tidak memiliki aset lahan, pemerintah memberikan ruang fleksibilitas.

​"Jika desa tidak memiliki lahan sendiri, pembangunan bisa menggunakan Barang Milik Negara (BMN) seperti lahan Perhutani, atau Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten. Tentu dengan catatan, pihak desa wajib mengurus perizinan resmi kepada Perhutani atau Bupati," ujarnya.

​Proses Inventarisasi dan Digitalisasi Data

​Hingga saat ini, progres di lapangan masih fokus pada pendataan dan pemastian status lahan. Belum ada pembangunan fisik yang dilakukan karena pemerintah ingin memastikan seluruh lahan berstatus clean and clear (bebas sengketa).

​Proses ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan:

​PT Agrinas sebagai mitra pelaksana.

​Kodim (Babinsa) dan Pemerintah Desa untuk verifikasi lapangan.

​Dinas Koperasi melalui tim pendamping khusus PMO (Project Management Office).

​Setelah verifikasi selesai, data lahan akan diintegrasikan ke dalam sistem digital PT Agrinas dan portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjamin transparansi.

​Landasan Hukum: Instruksi Presiden

​Program ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

​Secara hierarki, kebijakan ini merujuk pada:

​Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

​Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

​Berdasarkan aturan tersebut, setiap desa kini diwajibkan untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi baru.

​Memutus Rantai Distribusi

​Tujuan utama dari pendirian koperasi ini adalah untuk memutus rantai distribusi pangan dan kebutuhan pokok yang selama ini terlalu panjang dan merugikan petani atau produsen di desa.

​Nantinya, di setiap desa akan dibangun gudang logistik dan gerai koperasi. Kehadiran Koperasi Merah Putih dipastikan tidak akan berbenturan dengan BUMDes, melainkan bersinergi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Reporter: Teguh 

Mahasiswa STIE Widya Manggalia Pertanyakan Status Kampus Usai Penggembokan dan Pencopotan Atribut

Mahasiswa STIE Widya Manggalia Pertanyakan Status Kampus Usai Penggembokan dan Pencopotan Atribut

​Brebes, – delikjatengnews.com - Suasana akademik di STIE Widya Manggalia mendadak mencekam dalam dua pekan terakhir. Tanpa alasan yang jelas, aktivitas perkuliahan dialihkan menjadi daring (online) sejak Senin (15/12), menyusul aksi penggembokan gerbang kampus dan pencopotan atribut identitas lembaga yang dilakukan oleh pihak tak dikenal.

​Kronologi Kejadian

​Ketidakpastian ini bermula pada Kamis, 12 Desember 2024. Saat itu, kelas sore yang seharusnya berjalan normal tiba-tiba diliburkan secara mendadak. Memasuki awal pekan, Senin (15/12), mahasiswa mendapatkan instruksi bahwa seluruh perkuliahan dialihkan ke sistem daring hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

​Namun, menurut Sakha hari Minggu 28 Desember 2025 salah seorang mahasiswa semester 7 , yang juga ikut audiensi menjelaskan bahwa yang menjadi keresahan utama mahasiswa bukanlah metode belajarnya, melainkan ketiadaan pengumuman resmi dari pihak manajemen kampus terkait alasan pengalihan tersebut.

​Pencopotan Atribut dan Penggembokan

​Keresahan memuncak saat mahasiswa mendapati gerbang kampus dalam kondisi tergembok rapat. Tak hanya itu, papan nama dan atribut identitas "STIE WIDYA MANGGALIA" yang biasanya terpampang di depan gedung kini telah dicopot.

​Kondisi fisik kampus yang seolah "dihapus" ini memicu spekulasi liar di kalangan mahasiswa. Kabar yang beredar menyebutkan adanya sengketa lahan antara pihak yayasan dengan pendiri lama, namun hingga kini informasi tersebut masih simpang siur.

​"Kami hanya ingin kejelasan. Kuliah online tanpa alasan resmi, ditambah kampus digembok dan nama kampus dicopot, membuat kami khawatir akan masa depan pendidikan kami di sini," ujar salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

​Mahasiswa Bersiap Turun Jalan

​Akibat buntu dan minimnya transparansi dari pihak kampus, para mahasiswa dikabarkan mulai menggalang massa. Aksi "turun jalan" direncanakan sebagai bentuk protes dan tuntutan agar pihak birokrasi kampus segera memberikan penjelasan terbuka mengenai status hukum dan kelangsungan proses belajar mengajar.

​pernyataan terkait aksi penggembokan maupun sengketa lahan yang diduga menjadi akar permasalahan ini menurut Ketua STIE Manggalia Lusi Wulandari . 

Pendapat ketua STIE Manggalia Brebes tentang aksi yang dilakukan mahasiswa di kampus STIE Manggalia tadi pagi , katanya ada masalah terkait lahan.  

pernyataan terkait aksi penggembokan maupun sengketa lahan yang diduga menjadi akar permasalahan ini menurut Ketua STIE Manggalia Lusi Wulandari . 

Sementara mahasiswa STIE Manggalia Brebes, pihaknya tidak mempermasalahkan Pengurus yang lama tidak masuk dalam struktural lembaga atau tidak yang jelas mahasiswa jangan sampai menjadi korban karena permasalahan internal lembaga kepengurusan.

DPC PDIP Brebes diketuai oleh Carudin, sementara itu Indra Kusuma mengatakan akan pensiun

DPC PDIP Brebes diketuai oleh Carudin, sementara itu Indra Kusuma mengatakan akan pensiun

Brebes, - delikjatengnews.com - Dalam Konferensi cabang PDIP Brebes hari Minggu 28 Desember 2025 bertempat di Kantor DPC PDIP di Brebes , berdasarkan rekomendasi cara tertulis dari DPP PDIP yang ditandatangani Djarot dan Puan Maharani , bahwa Ketua DPC PDIP Brebes 2025 - 2030 Carudin , sekretaris DPC PDIP Brebes yaitu Ferri Anggrianto, S.E.  , M. Sry Heri Pasaribu, S.H., M.H bendahara DPC PDIP Brebes .

Ini masih berbenah secara Administratif di PDC PDIP Brebes, pengurus sudah disusun, agenda terbaru tahun 2026 yaitu Rakernas dan ulang tahun PDIP.

Selesai Confercab, Rakernas kemungkinan ada jadwal pada tanggal-tanggal muda di bulan Januari 2026, Rakernas di mungkin dekat yaitu di Bali atau Jakarta.

Sudah dijelaskan oleh Carudin bahwa kepengurusan DPC PDIP sekarang diketuai olehnya, dan sekretaris dipegang oleh Ferry angraito , sementara bandara dipegang oleh M. Sry Heri Pasaribu, S.H., M.H.

Sementara mulai aktivitas ketua dan pengurus PDIP Brebes yang baru, dekat tekan carudin bahwa akan menempati semenjak ditetapkan, dan mulai besok hari Senin 29 Desember 2025 akan berkantor di kantor dpcp DP Brebes, ujarnya..

Hal tersebut mantan ketua DPC PDIP Brebes yang sudah menjabat menjadi ketua DPC selama 5 periode H M Indra Kusuma mengatakan bahwa memang benar sudah dipegang oleh pengurus yang baru yang diketuai Carudin, selanjutnya ia mengatakan ia akan pensiun , jelasnya.( tgh )

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tegal Capai 13,8 Tahun, Lampaui Rata-Rata Nasional

Ismail Fahmi PLt Bapedda Kota Tegal

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tegal Capai 13,8 Tahun, Lampaui Rata-Rata Nasional

​Tegal, – delikjatengnews.com - Capaian sektor pendidikan di Kota Tegal menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah ini menyentuh angka 13,8 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata anak di Kota Tegal diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (semester 3 atau 4).

PLT ​Kepala Bappeda ( Badan Perencanaan Daerah ) Kota Tegal, Ismail Fahmi , hari Minggu 28 Desember 2025 mengungkapkan bahwa capaian HLS Kota Tegal ini berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

​"Hitungannya jelas: SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, itu total 12 tahun. Jika menyentuh 13,8 tahun, artinya posisi rata-rata anak sekolah kita sudah berada di semester 3 menuju semester 4 kuliah," ujar Fahmi dalam sebuah diskusi santai baru-baru ini.

​Faktor Pemicu Tingginya Angka HLS

​Tingginya angka HLS di Kota Tegal dipengaruhi oleh tingkat kelulusan yang stabil dan tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fahmi menjelaskan bahwa berbeda dengan rata-rata nasional yang masih terpengaruh oleh kondisi pendidikan di daerah tertinggal, Kota Tegal menunjukkan konsistensi dalam akses pendidikan.

​"Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat sampai jenjang atas, otomatis angkanya naik. Di sini, jumlah mahasiswa memang tergolong banyak," tambahnya.

​Program Kuliah Gratis Jadi Primadona

​Selain faktor minat, kehadiran program beasiswa dan kuliah gratis di wilayah Tegal Raya (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes) menjadi stimulus besar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program kuliah gratis di Politeknik Harapan Bersama (Harber) melalui jalur Harkat Negeri.

​Beberapa poin penting terkait program kuliah gratis tersebut antara lain:

​Cakupan Wilayah: Program ini dimanfaatkan secara luas oleh warga dari Brebes, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kota Tegal.

​Sistem Seleksi: Meski gratis sepenuhnya hingga lulus ("gratis tis"), calon mahasiswa tetap harus melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

​Kapasitas: Saat ini, tercatat sekitar 100-an mahasiswa dari wilayah sekitar yang telah memanfaatkan program di Harkat Negeri. Sebelumnya, program serupa juga tersedia di Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS).

​"Sangat disayangkan (eman-eman) jika peluang ini tidak dimanfaatkan. Syarat utamanya adalah kemauan kuat dari mahasiswa untuk berangkat dan belajar," tegas Fahmi.

​Pesan Kesehatan

​Di sela-sela pembahasan mengenai data pendidikan, Fahmi juga mengingatkan pentingnya menjaga produktivitas dengan menjaga kesehatan. Ia menekankan agar masyarakat, khususnya para tenaga pendidik dan mahasiswa, tetap memperhatikan pola hidup sehat di tengah aktivitas yang padat.

​"Kesehatan tetap nomor satu. Kalau sudah jatuh sakit, aktivitas sehebat apa pun akan terhenti," pungkasnya.( tgh )

Atasi Darurat Sampah, pemerintah kota Tegal , Brebes dan Kabupaten Tegal sedang Menggodok untuk Gandeng Investor China Bangun Pusat Pengolahan Terpadu

Atasi Darurat Sampah, pemerintah kota Tegal , Brebes dan Kabupaten Tegal sedang Menggodok untuk Gandeng Investor China Bangun Pusat Pengolahan Terpadu

Kota Tegal – delikjatengnews.com - Tiga pemerintah daerah di wilayah Tegal Raya, yakni Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes, resmi menjajaki kerja sama lintas daerah untuk membangun sistem Pengolahan Sampah Terpadu. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi permanen guna mengatasi krisis lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian kritis di ketiga wilayah tersebut.

Saat ini, komitmen kerja sama tengah dituangkan dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU). Sebagai tolok ukur, ketiga daerah tersebut menjadikan Kota Pekalongan sebagai referensi sukses pengelolaan sampah di Jawa Tengah.

Kabupaten Tegal Jadi Pusat Operasional

Dalam rencana tersebut, Kabupaten Tegal diproyeksikan menjadi pusat kegiatan pengolahan sampah terpadu mengingat ketersediaan lahan yang luas dan strategis. Proyek ambisius ini telah menarik minat serius dari investor asal China yang berbasis di Malaysia.

Skema pendanaan dan regulasi proyek ini nantinya akan dikoordinasikan secara ketat dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan keberlanjutan investasi.

"Kami sedang melakukan kajian mendalam bersama Sekda untuk memastikan aspek kemanfaatan. Fokus utama kami adalah proyek ini harus menguntungkan daerah dan tidak menimbulkan kerugian finansial atau beban anggaran di masa depan," ujar salah satu pimpinan daerah dalam keterangannya, Selasa (27/12).

Adopsi Teknologi Geotextile dan Truk Listrik

Berbeda dengan sistem open dumping (pembuangan terbuka) yang berisiko mencemari lingkungan, proyek ini akan menerapkan teknologi modern sanitary landfill. Salah satu keunggulannya adalah penggunaan lapisan geotextile untuk menjaga higienitas tanah dan mencegah kebocoran lindi ke sumber air warga.

Menariknya, operasional pengangkutan sampah direncanakan menggunakan armada truk listrik khusus asal China. Langkah ini diambil untuk menekan emisi karbon, dengan estimasi biaya sewa armada mencapai Rp 1,6 juta per unit per rit .

Transformasi Sampah Menjadi Energi Terbarukan

Target utama dari kolaborasi ini bukan sekadar membuang sampah, melainkan mengubah residu menjadi sumber energi terbarukan atau bahan bakar alternatif.

Dengan transformasi ini, wilayah kota Tegal , Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal diharapkan tidak lagi bergantung pada TPA konvensional. Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sistem ini diproyeksikan mampu menurunkan biaya perawatan kendaraan pengangkut dan menciptakan siklus ekonomi sirkular yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono dan sekretaris Daerah Kota Tegal Drg Agus Dwi Sulistiyanono MM sedang mengkaji bersama untuk pengelolaan sampah.

Tapi tiga daerah tersebut mencotoh kepada Kota Pekalongan yang sudah lebih dulu MOU dengan perusahaan pengolahan sampah tersebut.

Kalau memang Kota Pekalongan berhasil untuk pengelolaan sampah maka tiga daerah ini yaitu Brebes kabupaten Tegal dan kota Tegal, akan melakukan MOU yang serupa.( tgh/taip )

Kelelahan dan Belum Sarapan, Haji Mahmudin Sempat Dilarikan ke IGD Sebelum Acara

Kelelahan dan Belum Sarapan, Haji Mahmudin Sempat Dilarikan ke IGD Sebelum Acara

Brebes, – delikjatengnews.com - Insiden medis menimpa tokoh masyarakat, Haji Mahmudin, sesaat sebelum dijadwalkan mengisi rangkaian acara di kawasan Sigeleng, Brebes, Selasa (23/12/2025). Beliau dikabarkan mengalami lemas hingga nyaris pingsan sehingga harus segera dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kronologi Kejadian

Menurut keterangan saksi mata, Mas Jaka, kondisi kesehatan Haji Mahmudin menurun secara drastis setelah meninjau beberapa lokasi, termasuk area di pinggiran Kali Sigeleng.

"Iya betul, tadi kondisinya lemas sekali, seperti mau jatuh. Karena khawatir, akhirnya langsung kami bawa ke IGD untuk penanganan cepat," ujar Mas Jaka saat dikonfirmasi Jainuddin dikonfirmasi di lokasi acara.

Penyebab Medis: Faktor Kelelahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis di RSUD setempat, terungkap bahwa kondisi tersebut murni dipicu oleh faktor fisik dan pola konsumsi di tengah jadwal yang padat. Ada dua faktor utama yang diidentifikasi:

Belum Sarapan: Akibat kesibukan yang cukup padat sejak pagi hari, beliau diketahui belum sempat mengonsumsi makanan.

Tekanan Darah Rendah: Kondisi perut kosong dan aktivitas fisik yang tinggi memicu penurunan tekanan darah (hipotensi) secara mendadak, yang menyebabkan rasa lemas hebat.

Kembali demi Menuntaskan Tugas

Meski sempat mendapatkan perawatan intensif, semangat Haji Mahmudin untuk menghadiri acara tidak surut. Setelah kondisinya dinyatakan stabil oleh tim medis, beliau diizinkan kembali ke lokasi untuk melanjutkan agenda yang telah dijadwalkan.

"Alhamdulillah sudah ditangani di IGD dan diperbolehkan kembali ke sini. Beliau tetap berkomitmen hadir karena ada persiapan untuk naik panggung, memberikan orasi, serta sambutan," tambah Mas Jaka.

Pihak panitia memastikan bahwa penanganan yang dilakukan sepenuhnya bersifat medis dan ditangani oleh tenaga ahli di RSUD. Hingga berita ini diturunkan, kondisi Haji Mahmudin dilaporkan telah membaik dan dapat mengikuti jalannya acara dengan pengawasan ringan dari tim pendamping.

Reporter: Teguh

Peringati Hari Ibu, Pemkab Brebes Gelar Aksi Normalisasi Sungai dan Edukasi Lingkungan

Peringati Hari Ibu, Pemkab Brebes Gelar Aksi Normalisasi Sungai dan Edukasi Lingkungan

Brebes, – delikjatengnews.com - Menjelang penghujung tahun, Kabupaten Brebes melakukan langkah nyata dalam mengantisipasi bencana banjir melalui gerakan kolaboratif lingkungan. Kegiatan ini mengintegrasikan peringatan Hari Ibu dengan aksi normalisasi sungai dan edukasi Adiwiyata untuk menanggulangi permasalahan sampah serta pendangkalan sungai di wilayah perkotaan secara berkelanjutan.

Ibu sebagai Pilar Perubahan Perilaku Lingkungan

Pemilihan momentum Hari Ibu dalam gerakan ini memiliki filosofi mendalam. Sosok ibu dinilai memiliki peran sentral sebagai "komando" dalam keluarga yang mampu mengubah perilaku rumah tangga secara signifikan, terutama dalam pengelolaan sampah.

Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan aktif kaum perempuan dalam aksi ini. Beliau menekankan bahwa ibu adalah sosok mulia yang memiliki pengaruh besar dalam mendidik anak dan suami agar tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai.

"Alhamdulillah, khusus pada hari ini, 23 Desember 2025 pada peringatan Hari Ibu, kita bersama-sama menjaga dan membersihkan sungai dengan bergotong-royong bersama ibu-ibu PKK desa, kecamatan, dan juga masyarakat sekitar," ujar Bupati Brebes saat ditemui di lokasi kegiatan.

Edukasi Adiwiyata bagi Generasi Muda

Selain aksi fisik, program ini juga menyasar sektor pendidikan melalui pengenalan nilai-nilai Adiwiyata. Meskipun saat ini bertepatan dengan masa libur sekolah, semangat untuk menanamkan kepedulian lingkungan kepada siswa-siswi di Brebes tetap menjadi prioritas.

"Kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya merawat sumber kehidupan kita, yaitu sungai," tambah Bupati. Diharapkan, pendidikan lingkungan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi kebiasaan harian yang ditularkan kepada generasi penerus.

Langkah Teknis: Normalisasi Sungai Secara Maraton

Di sisi teknis, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Tata Kota mengerahkan alat berat (excavator) untuk mempercepat normalisasi aliran air yang terhambat tumpukan sampah dan sedimentasi. Pekerjaan ini dibagi dalam tiga tahap strategis:

Tahap I: Pembersihan area antara Jembatan Pantura hingga Jembatan Rel Kereta Api (target 3 hari).

Tahap II: Pengerjaan ke arah selatan menuju kawasan Perumahan Grand Suli.

Tahap III: Penyisiran kembali ke area arah utara.

Sinergi Relawan dan Pemerintah

Keberhasilan normalisasi ini didukung penuh oleh tim teknis DPU serta relawan "Si Jaga Banjir" yang mengawal operasional alat berat di lapangan. Sinergi ini bertujuan meminimalisir risiko banjir menjelang puncak musim hujan di akhir tahun.

Dikatakan Mas Jaka Alias H.Mafudin berharap aksi gotong-royong ini dapat berkelanjutan demi kenyamanan masyarakat Brebes. "Harapannya, kita bisa terus menjaga sungai kita agar tetap bersih, asri, dan tidak ada lagi permasalahan bencana-bencana di Brebes," pungkasnya.

Dengan perpaduan edukasi dari para ibu di rumah dan aksi teknis pemerintah di lapangan, Brebes optimis dapat mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap bencana.

by ( tgh/toip )

RSUD Brebes Segera Miliki Gedung Kanker dan Rawat Inap Standar, Progres Capai 97%

RSUD Brebes Segera Miliki Gedung Kanker dan Rawat Inap Standar, Progres Capai 97%

Brebes, – delikjatengnews.com - Pembangunan fasilitas kesehatan di RSUD Brebes menunjukkan kemajuan signifikan menjelang akhir tahun 2025. Proyek yang digarap oleh CV Ciageng ini mencatatkan progres fisik sebesar 97% dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 25 Desember 2025.

Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, menyatakan rasa optimisnya bahwa proyek tersebut akan selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku. "Alhamdulillah, prestasi pekerjaan per 23 Desember ini sudah mencapai 97% lebih. Kita harapkan dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah bisa diserahterimakan secara on target dan on the track," ujar dr. Imam saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (23/12/2025).

Fasilitas Unggulan: Gedung Sitotoksik dan KRIS

Pembangunan dengan total nilai investasi sekitar Rp10 miliar ini mencakup dua fasilitas utama yang krusial bagi masyarakat Brebes:

Gedung Sitotoksik: Difokuskan untuk pelayanan penderita kanker. Gedung ini berfungsi sebagai tempat peracikan obat dan pemeriksaan kesehatan khusus kanker. Dengan hadirnya dokter spesialis onkologi (dr. Reza) mulai Januari 2026, pasien kanker kini tidak perlu lagi melakukan kemoterapi ke luar kota.

Gedung Kamar Rawat Inap Standar (KRIS): Fasilitas ini menyediakan 32 tempat tidur yang terbagi dalam beberapa ruangan, di mana satu ruangan hanya diisi maksimal 4 tempat tidur. Ruangan ini didesain luas dan nyaman, dilengkapi dengan AC, kamar mandi dalam, serta pemanas air (water heater) untuk pasien kelas 2 dan 3.

Modernisasi Alat Kesehatan: Cath Lab Jantung

Selain infrastruktur fisik, RSUD Brebes juga tengah menyiapkan layanan Cath Lab untuk pemeriksaan jantung. Alat bantuan dari Kementerian Kesehatan ini sudah dalam tahap instalasi di lantai 3 gedung penunjang.

"Dengan adanya Cath Lab dan tambahan satu dokter spesialis jantung, masyarakat Kabupaten Brebes yang mengalami keluhan jantung tidak perlu jauh-jauh ke kota lain. Kami targetkan awal Januari sudah mulai beroperasi setelah di- launching oleh Ibu Bupati," tambah d

Imam Budi Santosa 

Teknis Pekerjaan dan Target Operasional

Manajer Pelaksana dari CV Ageng, Heri. menjelaskan bahwa sisa pekerjaan 3% hanya mencakup perapian minor dan pembersihan area. "Pekerjaan yang tersisa tinggal penutupan sedikit plafon di area void tangga serta penyempurnaan armatur elektrikal. Kami optimis semua rampung pada 25 Desember karena seluruh material dan tenaga kerja sudah sangat mendukung," jelasnya.

Setelah proses serah terima bangunan, pihak RSUD akan segera melengkapi alat-alat kesehatan dan furnitur pendukung lainnya sepanjang Januari 2026. Seluruh fasilitas baru ini diharapkan dapat berfungsi secara penuh bagi masyarakat pada akhir Januari atau awal Februari 2026.

Reporter: Teguh

Status Keamanan: Lokasi saat ini sudah dinyatakan aman dan kondusif untuk dikunjungi.

Pasca Hujan Lebat, TNI-Polri Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Wisata Pancuran 5 Guci

Kabupaten Tegal, – delikjatengnews.com - Kawasan Wisata Pancuran 5, Guci, Kabupaten Tegal, menjadi sasaran aksi gotong royong pembersihan lingkungan pada Minggu (21/12/2024). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah cepat menanggulangi dampak sisa material akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sebelumnya.

Aksi bersih-bersih yang dimulai pukul 09.00 WIB ini melibatkan sinergi antara personel TNI dari Koramil 20/Bojong, anggota Polri, serta warga setempat. Fokus utama kegiatan adalah membersihkan area pemandian dan akses jalan dari sisa lumpur maupun sampah agar aman kembali digunakan oleh wisatawan.

Kondisi Terkini di Lokasi

Danramil 20/Bojong, Kapten Infanteri Jayekti Suratno, melaporkan bahwa meskipun intensitas hujan sempat tinggi, situasi di lapangan dapat tertangani dengan cepat.

Korban Jiwa: Nihil (tidak ada korban luka maupun jiwa).

Dampak Wilayah: Kerusakan atau sisa material hujan hanya bersifat lokal di area Pancuran 5 dan tidak berdampak pada objek wisata lain di kawasan Guci.

Status Keamanan: Lokasi saat ini sudah dinyatakan aman dan kondusif untuk dikunjungi.

"Kegiatan ini adalah bentuk respons cepat kami bersama masyarakat untuk memastikan fasilitas publik tetap nyaman digunakan. Kami pastikan sisa hujan lebat tidak mengganggu aktivitas wisata di area lain sekitar Guci," ujar Kapten Inf. Jayekti Suratno dalam laporannya.

Hingga siang hari ini, suasana di Wisata Pancuran 5 terpantau terkendali. Petugas mengimbau para pengunjung untuk tetap waspada dan memperhatikan arahan petugas di lokasi, mengingat cuaca yang masih fluktuatif.

Harga Bawang Merah Anjlok, Petani di Sampulungan Mengeluh Biaya Produksi Tak Tertutup

Harga Bawang Merah Anjlok, Petani di Sampulungan Mengeluh Biaya Produksi Tak Tertutup

Brebes, – delikjateng.com - Lesunya harga komoditas bawang merah di tingkat petani mulai dirasakan dampaknya oleh para produsen lokal. Pak Dayak, salah satu petani bawang senior di RT 04 RW 09 Desa Sampulungan, mengungkapkan kekecewaannya atas penurunan harga drastis yang terjadi pada musim panen kali ini.

Menurut penuturan Pak Dayak, harga bawang merah yang sebelumnya menyentuh angka Rp40.000 per kilogram, kini merosot tajam hingga ke level Rp25.000 per kilogram. Penurunan harga yang mencapai hampir 40% ini memaksa sejumlah petani untuk membawa pulang hasil panen mereka ketimbang menjualnya dengan harga murah yang tidak menutup modal.

Kualitas Bagus, Namun Terhimpit Biaya Operasional

Ironisnya, penurunan harga ini terjadi di saat kualitas panen sebenarnya tergolong memuaskan. Pak Dayak menjelaskan bahwa hasil panennya musim ini memiliki kualitas "merah kelam" yang baik dengan kuantitas mencapai satu ton untuk luas lahan satu "prowolon".

"Bawangnya lumayan bagus musim ini, merahnya kelam. Biasanya kalau harga stabil, satu lahan ini bisa laku sampai Rp30 juta. Tapi sekarang kondisinya beda, lebih baik dibawa pulang dulu karena murah," ujar Pak Dayak saat ditemui di sela kesibukannya.

Kondisi harga yang rendah kian mencekik karena tidak sebanding dengan biaya produksi. Pak Dayak mengeluhkan tingginya harga pupuk dan obat-obatan pertanian di pasaran.

Kendala Akses Pupuk Subsidi

Persoalan lain yang dihadapi petani kecil seperti Pak Dayak adalah terbatasnya akses terhadap pupuk subsidi. Meski telah bertani selama puluhan tahun, ia mengaku tidak memiliki Kartu Tani, sehingga hanya bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi dalam jumlah terbatas melalui pembelian eceran.

"Pupuk mahal, obat-obatan juga mahal. Memang ada yang subsidi seperti Kujang, harganya sekitar Rp4.000 kalau eceran. Tapi saya cuma boleh ambil sedikit, paling 20 kilo. Padahal kebutuhannya bisa sampai satu kuintal," keluhnya.

Harapan Petani

Bagi petani yang sudah menggantungkan hidupnya dari bawang merah selama puluhan tahun, fluktuasi harga memang menjadi risiko yang biasa. Namun, kombinasi antara anjloknya harga jual dan sulitnya akses sarana produksi murah (pupuk) menjadi beban ganda yang memberatkan.

Para petani di Desa Pesantunan , Kecamatan Wanasari ini berharap pemerintah setempat dapat lebih memperhatikan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran serta membantu menstabilkan harga pasar agar kesejahteraan petani tetap terjaga.

Dewan Pengupahan Kabupaten Brebes telah menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 sebesar 7,17% menjadi Rp 2.400.350,47, sebuah langkah signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Dewan Pengupahan Kabupaten Brebes telah menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 sebesar 7,17% menjadi Rp 2.400.350,47, sebuah langkah signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Brebes, - delikjatengnews.com - Keputusan ini diambil setelah sidang yang dihadiri 14 dari 15 anggota Dewan Pengupahan, termasuk perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat buruh, akademisi, dan Badan Pusat Statistik, di Hotel Grand Dian, Jumat (19/12) siang. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes, Abdul Majid, menyatakan bahwa pemerintah berada di posisi tengah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja.

"Kami sudah menggunakan alfa maksimal, yaitu 0,9, untuk mencapai kenaikan UMK yang signifikan," ujarnya dengan percaya diri. Dengan kenaikan ini, UMK Brebes 2026

menjadi Rp 2.400.350,47, naik Rp160.548,97

dari UMK sebelumnya Rp 2.239.801.

Abdul Majid menjelaskan bahwa kenaikan UMK ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes.

"Kami berharap kenaikan UMK ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Brebes, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mengurangi kesenjangan sosial," tambahnya.

Brebes menyambut positif keputusan ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. "Kami sangat menyambut baik keputusan ini dan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas

Ditarik Uang Parkir saat Nongkrong di Pinggir Jalan, Juru Parkir di Brebes Diamuk Sekelompok Remaja

Ditarik Uang Parkir saat Nongkrong di Pinggir Jalan, Juru Parkir di Brebes Diamuk Sekelompok Remaja

 

Brebes, - delikjatengnews.com - saat Nongkrong di Pinggir Jalan, Juru Parkir di Brebes Diamuk Sekelompok Remaja Seorang juru parkir menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok remaja setelah terjadi cekcok terkait uang parkir saat mereka sedang nongkrong di Jalan Proklamasi Kota Brebes, Jawa Tengah.

Jumat 19 Desember 2025 - Sekelompok remaja mengeroyok seorang juru parkir akibat ditariki uang parkir saat tengah nongkrong di pinggir jalan.

Seorang juru parkir menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok remaja setelah terjadi cekcok terkait uang parkir saat mereka sedang nongkrong di Jalan Proklamasi Kota Brebes, Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025). Bahkan, video juru parkir diamuk sekelompok remaja yang tengah nongkrong di dekat Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes tersebut, viral di media sosial (medsos). 

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah remaja terlibat adu mulut dengan juru parkir sebelum akhirnya melakukan aksi kekerasan secara bersama-sama. Beruntung kejadian bisa diredam warga sekitar yang berusaha melerai. Dari informasi yang dihimpun dilapangan, kejadian berawal saat sekelompok remaja nongkrong di pinggir jalan sekitar KPT Brebes. Apalagi, setiap sore, puluhan remaja di Kota Brebes, menjadikan Jalan Proklamasi sebagai tempat berkumpul untuk menunggu waktu Magrib. Anak-anak muda yang tengah nongkrong kaget ternyata sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, tidak seperti biasanya dimintai uang parkir. Juru parkir juga menunjukan karcis parkir berlogo Pemerintah Kabupaten Brebes. Pada karcis tersebut tertulis “Pemerintah Kabupaten Brebes – Bea Parkir Kendaraan Bermotor” dengan tarif sepeda motor sebesar Rp1.000. Baca Juga 3 Wisata Edukasi Murah untuk Anak Sekolah di Akhir Tahun 2025, Ada di Jawa Barat dan Jawa Timur Karcis itu juga mencantumkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan nomor seri P1KB serta keterangan bahwa pengelola parkir tidak menanggung kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Brebes, Nur Ari Haris Yuswanto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa penarikan parkir di lokasi itu baru berlangsung sekitar satu pekan dan hanya diterapkan di area sebuah warung makan di Jalan Proklamasi, tepat di sebelah Gedung KPT Brebes. "Namun, hingga saat ini penarikan parkir tersebut belum masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dikarenakan baru berjalan satu Minggu," kata Ari kepada awak media, Jumat (19/12/25) malam. Ari menyebut, diduga aksi pengeroyokan terhadap juru parkir dikarenakan ada kesalahpahaman. Dimana seharusnya juru parkir menarik parkir kendaraan yang berada di depan warung makan.

Mengintip Strategi Desa Dukuhturi: Dari Penguatan Ketahanan Pangan hingga Pembangunan Koperasi Desa

Mengintip Strategi Desa Dukuhturi: Dari Penguatan Ketahanan Pangan hingga Pembangunan Koperasi Desa

Brebes, - delikjatengnews.com - Terletak di wilayah yang strategis, Desa Dukuhturi terus berbenah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan luas wilayah mencapai 12.000 hektar dan populasi sekitar 15.000 jiwa, desa ini menjadi salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi yang cukup tinggi di sektor pertanian dan perdagangan. (19/12/2025).

Dalam sesi wawancara eksklusif, Johan Kepala Desa Dukuhturi memaparkan berbagai program prioritas serta tantangan yang dihadapi desa dalam mengelola Dana Desa tahun anggaran 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp1,4 hingga Rp1,5 miliar.

Fokus Ekonomi: Gedung Kopdes dan Tradisi Merantau

Sektor perdagangan menjadi pilar penting bagi ekonomi warga Dukuhturi. Menariknya, sekitar 2.000 warga setempat memiliki tradisi merantau ke luar Pulau Jawa untuk berdagang. Untuk mendukung potensi ekonomi ini di tingkat lokal, Pemerintah Desa (Pemdes) memprioritaskan pembangunan Gedung Koperasi Desa (Kopdes).

"Pembangunan gedung Kopdes ini merupakan amanah program pusat guna memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa secara mandiri," ujar Bapak Kades.

Tantangan Pertanian dan Sinergi Balai Pertanian

Meski mayoritas warga bekerja sebagai petani padi dan palawija, tantangan klasik masih menghantui. Keluhan mengenai harga pupuk yang tinggi dan ketersediaan obat-obatan pertanian menjadi perhatian utama.

Namun, letak geografis Desa Dukuhturi memberikan keuntungan tersendiri. Jarak Kantor Desa yang hanya 50 meter dari Balai Pertanian memudahkan koordinasi teknis.

"Koordinasi masalah pertanian langsung kami lakukan ke Balai Pertanian yang ada di samping kantor. Ini memudahkan petani mendapatkan pendampingan," tambahnya.

Optimalisasi Dana Desa 2025

Untuk tahun 2025, Pemdes Dukuhturi telah memetakan alokasi Dana Desa guna mendukung program prioritas nasional, di antaranya:

Penanganan Stunting: Memastikan pertumbuhan generasi muda yang sehat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT): Menjaga daya beli masyarakat rentan.

Ketahanan Pangan: Optimalisasi lahan untuk padi dan jagung.

Kolaborasi Infrastruktur Melalui Dana Aspirasi

Menyadari keterbatasan Dana Desa, Pemdes Dukuhturi aktif menjemput bola untuk pembangunan infrastruktur besar. Pembangunan Gedung Balai Desa, misalnya, tidak menggunakan Dana Desa sepenuhnya, melainkan dibantu melalui Dana Aspirasi Dewan.

Apresiasi diberikan kepada anggota DPRD Provinsi, Bapak Muhammad Rizki Ubaidillah, yang telah berkontribusi memberikan bantuan pembangunan infrastruktur bagi warga Dukuhturi.

Komitmen Pelayanan Tanpa Batas

Dalam hal pelayanan publik, Pemdes Dukuhturi menerapkan jam kerja Senin-Kamis (07.30 - 16.00 WIB). Khusus di hari Jumat, pelayanan tetap berjalan normal. Bahkan, perangkat desa tetap siaga melayani warga di malam hari jika terdapat kebutuhan yang mendesak.

"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah desa dapat dirasakan 24 jam oleh masyarakat, terutama di saat-saat darurat," tutupnya.

Reporter: Teguh

RS Prima Insan Mulia Segera Beroperasi di Losari, Targetkan Layanan Spesialis dan Persiapan BPJS

RS Prima Insan Mulia Segera Beroperasi di Losari, Targetkan Layanan Spesialis dan Persiapan BPJS

Brebes,- delikjatengnews.com - Kehadiran fasilitas kesehatan baru kini hadir di wilayah Losari dengan berdirinya Rumah Sakit (RS) Prima Insan Mulia. Rumah sakit yang masuk dalam kategori Tipe D ini telah mengantongi izin operasional dan tengah bersiap untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat sekitar. (17/12/2025).

Alamat Rumah Sakit Prima Insan Losari adalah di Jl. Raya Pantura Losari, sebuah rumah sakit swasta tipe D yang terletak di wilayah Losari, dekat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (sering dikaitkan dengan wilayah Brebes/Cirebon), dengan nomor kontak 081511000600. 

Humas RS Prima Insan Mulia, Bowo, menjelaskan bahwa rumah sakit ini dibangun di atas fondasi kepemilikan kolektif. Tercatat ada sekitar 40 pemilik (owner) yang tergabung dalam PT Prima Insan Mulia, yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari dokter spesialis hingga tokoh masyarakat setempat.

"Pemiliknya campuran, ada sekitar 40 orang. Di antaranya ada praktisi medis seperti dr. Miftah, hingga tokoh masyarakat seperti mantan Camat Losari," ujar Bowo saat memberikan keterangan resmi.

Fasilitas dan Layanan Unggulan

Meski tergolong rumah sakit Tipe D, RS Prima Insan Mulia dilengkapi dengan fasilitas modern untuk menunjang kenyamanan pasien. Gedung yang terdiri dari tiga lantai ini sudah dilengkapi dengan fasilitas lift dan memiliki kapasitas total 50 tempat tidur.

Untuk tahap awal, rumah sakit ini akan fokus pada tiga layanan spesialis utama, yaitu:

Spesialis Bedah Umum

Spesialis Anak

Spesialis Kandungan (Obgyn)

Status Layanan BPJS

Mengenai layanan BPJS Kesehatan yang banyak ditanyakan masyarakat, pihak manajemen menyatakan bahwa saat ini RS Prima Insan Mulia belum bisa melayani pasien BPJS. Hal ini dikarenakan adanya prosedur administrasi dan syarat akreditasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Proses pengajuan ke BPJS membutuhkan waktu. Kami harus melewati tahap akreditasi dan kredensialing dari pihak BPJS terlebih dahulu. Untuk saat ini, kami baru bisa melayani pasien umum dan pasien dengan kategori darurat (emergency)," tambah Bowo.

Sudah Grand Opening tinggal MOU dengan BPJS 

Meski izin operasional dari Bupati telah keluar sebagaimana tertera pada plakat di area depan gedung pihak rumah sakit masih terus melakukan pembenahan internal sebelum melaksanakan grand opening.

Manajemen berharap kehadiran RS Prima Insan Mulia dapat mempercepat akses layanan kesehatan berkualitas bagi warga di perbatasan, sehingga pasien tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan tindakan spesialis.

Ringkasan Informasi RS Prima Insan Mulia:

Fitur Deskripsi

Tipe RS Tipe D (3 Lantai dengan Lift)

Kapasitas 50 Tempat Tidur

Layanan Spesialis Bedah Umum, Anak, Kandungan

Status BPJS Dalam Proses (Saat ini Umum & Emergency)

Kepemilikan Kolektif (PT Prima Insan Mulia)

Red/Teguh

Di Bawah Kepemimpinan Paramitha, Pemkab Brebes Kembali Raih Predikat Informatif KIP Award 2025

Di Bawah Kepemimpinan Paramitha, Pemkab Brebes Kembali Raih Predikat Informatif KIP Award 2025

Brebes,- delikjatengnews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan predikat Informatif dalam Penilaian Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2025 yang berlangsung di Hotel Patra & Convention Semarang, Selasa (16/12/2025) malam.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Panelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hasan dan Yoyon Indrayana, kepada Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE, MM. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Brebes meraih nilai 90,09, sekaligus menempatkannya dalam kategori kabupaten/kota informatif. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemkab Brebes dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi publik.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Brebes malam ini kembali meraih Penghargaan Badan Publik Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,” ujar Bupati Paramitha usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Brebes untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Brebes semakin baik dan semakin informatif. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung upaya ini. Brebes Beres,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat 82 badan publik yang berhasil meraih predikat informatif. Rinciannya meliputi 22 kabupaten/kota, 26 perangkat daerah provinsi, 17 RSUD kabupaten/kota, 7 rumah sakit provinsi, 5 badan vertikal, 1 pengadilan agama, 2 BPS kabupaten/kota, serta 2 BUMD.

“Hasil ini menunjukkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi dan menjadi cerminan bahwa upaya peningkatan keterbukaan informasi publik terus berjalan,” ungkap Indra.

Ia menambahkan, KIP Award merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik yang berkomitmen menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus upaya memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di Jawa Tengah.

Pada tahun ini, tema yang diusung adalah “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak.” Melalui tema tersebut, seluruh badan publik diharapkan terus meningkatkan komitmen keterbukaan informasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut mengapresiasi komitmen keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Tengah. Ia menilai keterlibatan langsung pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong layanan informasi publik yang berkualitas.

“Keterbukaan informasi ini tidak hanya dimaknai sebagai peringkat, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi publik. Menurutnya, setiap ASN memiliki fungsi kehumasan dan PPID dalam menyampaikan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Keterbukaan informasi sangat penting untuk mengatasi sumbatan komunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” pungkas Gubernur Ahmad Luthfi.

Lawan Banjir Rob, SMPN 3 Losari (Estilo) Terus Berprestasi di Tengah Keterbatasan*

 

"Tri Budi Hermanto kanan Kasek SMPN 3 Losari"

*Lawan Banjir Rob, SMPN 3 Losari (Estilo) Terus Berprestasi di Tengah Keterbatasan*

Brebes,- delikjatengnews.com - Letak geografis yang berada di wilayah pesisir tidak menyurutkan semangat sivitas akademika SMPN 3 Losari, atau yang akrab disapa Estilo, untuk mengukir prestasi. Meski harus berhadapan dengan ancaman banjir rob yang rutin menggenangi lingkungan sekolah, komitmen belajar-mengajar di sekolah ini tetap berjalan tegak. (17/12/2025).

Kepala SMPN 3 Losari, Tri Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa tantangan terberat biasanya muncul di penghujung tahun, sekitar bulan November hingga Desember. Puncak banjir rob sering kali bertepatan dengan momen krusial siswa, seperti Asesmen Sumatif (AS) Semester 1.

"Kemarin saat asesmen, ruang kelas dan selasar tergenang rob. Namun, kami berkomitmen ujian harus tetap jalan. Kami bekerja sama dengan Polsek setempat yang mengerahkan mobil operasional untuk menjemput anak-anak di kampung agar bisa sampai ke sekolah dengan selamat," ujar Tri Budi.

Harapan Melalui DAK Fisik 2026

Kondisi infrastruktur menjadi perhatian utama. Berdasarkan data sekolah, terdapat sedikitnya 29 ruang kelas yang membutuhkan perhatian serius. Tri Budi Hermanto menyebutkan bahwa pihak dinas telah memberikan lampu hijau melalui rencana bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2026 mendatang.

"Kami berharap ada proses pembangunan, rehabilitasi, hingga peninggian ruang kelas dan perbaikan alur drainase. Rencananya tahun 2026 akan ada langkah penanggulangan rob secara permanen melalui koordinasi dengan Dirjen SMP dan dinas terkait," tambahnya.

Inovasi di Tengah Keterbatasan Anggaran

Mengelola sekolah dengan 1.025 siswa dan hampir 70 tenaga pendidik di zona langganan banjir tentu membutuhkan biaya ekstra. Tanpa adanya dana komite, sekolah harus memutar otak untuk membiayai operasional, termasuk pengadaan BBM untuk mesin penyedot air.

Setiap hari, mesin pompa harus bekerja sejak pukul 02.00 pagi untuk memastikan air rob surut sebelum kegiatan belajar dimulai. "Anggaran kami hanya dari BOS. Untuk BBM mesin penyedot itu lumayan menguras, tapi kami bismillah saja. Tantangan di sini adalah peluang untuk terus berprestasi," tegas Tri Budi Hermanto.

Lumbung Prestasi: Dari Kepala Sekolah Inovatif hingga Atlet Dayung

Meski dijuluki sekolah pinggiran, prestasi Estilo justru "melangit". Tri Budi Herwanto sendiri tercatat pernah meraih gelar Juara 1 Kepala Sekolah Inovatif dan Juara 3 Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Kabupaten Brebes.

Di bidang olahraga, Estilo memanfaatkan kondisi alam pesisir menjadi keunggulan. Sekolah ini kini tengah mempersiapkan atlet untuk kejuaraan dayung tingkat Jawa Tengah.

"Kami memanfaatkan tambak yang ada untuk latihan dayung, bekerja sama dengan PODSI dan KONI Kabupaten Brebes. Dayung adalah cabang olahraga unggulan kami," jelasnya.

Sinergi yang kuat antara guru, yang mayoritas merupakan warga lokal dan tenaga P3K, menjadi motor utama penggerak sekolah. Bagi mereka, Estilo bukan sekadar tempat kerja, melainkan harapan bagi masyarakat Prapag Lor dan sekitarnya untuk meraih masa depan yang lebih baik, terlepas dari pasang surut air laut yang menghantui setiap hari.

Red/Teguh

Wurja Dorong Budaya Menabung, Undian Nasabah Jadi Bukti

Wurja Dorong Budaya Menabung, Undian Nasabah Jadi Bukti 

BREBES,- delikjatengnews.com - Wakil Bupati Brebes Wurja SE mendorong budaya menabung masyarakat. Menurutnya undian simpanan bukan sekadar pembagian hadiah, tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada para nasabah yang setia menabung dan mempercayakan pengelolaan keuangannya. 

"Gebyar undian ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, mengelola keuangan dengan baik, serta menumbuhkan budaya menabung sejak dini," ucap Wurja saat Pengundian Simpanan dalam rangka Gebyar HUT ke 18 PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), di Hotel King Royal Brebes, Rabu (17/12/2025). 

Wurja menyampaikan apresiasi kepada PT BPR BKK Banjarharjo. Kata Wurja, perjalanan 18 tahun bukanlah waktu yang singkat dan menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank daerah tersebut, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Brebes dan sekitarnya.

"Saya mendorong BPR BKK Banjarharjo untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas pelayanan, berinovasi mengikuti perkembangan zaman, serta berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," serunya.

Lanjut Wurja, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Direktur Utama PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Muhammad Abdillah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada bank yang dipimpinnya.

Muhammad “Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi kami untuk terus tumbuh dan berkembang. gebyar simpanan ini kami selenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah sekaligus untuk mendorong budaya menabung di masyarakat,” ungkapnya.

mengatakan, BPR BKK Banjarharjo berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan terpercaya, serta terus menghadirkan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi fokus utama ke depan.

"Melalui rangkaian kegiatan Gebyar 18 Tahun ini, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah semakin erat, dilandasi semangat kebersamaan dan kepercayaan yang berkelanjutan. Acara undian pun diharapkan berjalan lancar, transparan, dan membawa kebahagiaan bagi para pemenang," jelasnya.

Muhammad Abdillah berharap, dengan bertambahnya usia, PT BPR BKK Banjarharjo semakin maju, semakin dipercaya, dan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya.

Sementara itu pemenang undian utama sepeda motor diraih oleh Mufidah dari Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba. Hadiah diserahkan Wakil Bupati Brebes didampingi Direktur Utama PT BPR BKK Banjarharjo dan para saksi.

Acara ini dihadiri, perwakilan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Andre Wahyu Yudhantoro SE MM, jajaran Forkopimcan Wanasari dan Banjarharjo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, komisaris, direksi, serta ratusan nasabah BPR BKK Banjarharjo.

Red /Teguh

Nenek Berusia 63 Tahun Asal Kota Tegal : Tiga Dekade Setia Menjajakan Jajanan Pasar Tradisional

 

Nenek Berusia 63 Tahun Asal Kota Tegal 

: Tiga Dekade Setia Menjajakan Jajanan Pasar Tradisional

Brebes,- delikjatengnews.com - Di saat kebanyakan orang memilih beristirahat di usia senja, kisah seorang nenek tangguh di Keturenan, Kecamatan Tegal Selatan, menjadi inspirasi. Memasuki usia 63 tahun, beliau masih menunjukkan semangat luar biasa dengan setia menjajakan aneka jajanan pasar tradisional setiap hari.

Dedikasi yang Mengagumkan: 30 Tahun Mengabdi di Pasar

Wanita sepuh ini, yang tinggal di Dusun Katurenan, RT 1, RW 3, telah membuktikan dedikasi yang tak lekang oleh waktu. Dalam sebuah wawancara singkat di tengah kesibukannya melayani pembeli, ia mengungkapkan bahwa aktivitas berdagang ini telah dilakoninya sejak lama.

“Wis, sing gemiyen. Sing gemiyen. Ada 30 tahun enggak? Ada,” tuturnya, membenarkan bahwa ia telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade hidupnya untuk berjualan.

Jika usianya kini 63 tahun, ini berarti ia sudah memulai perjuangan dagangnya sejak muda, sekarang usia 60 tahun lebih—sebuah komitmen luar biasa yang patut diacungi jempol.

Menu Andalan dan Rutinitas Keliling

Dengan semangatnya yang tak pernah padam, nenek ini menjajakan menu-menu tradisional khas Indonesia yang menggugah selera. Jajanan yang ia jual dikenal sebagai "telesan gede-gede" atau penganan basah berukuran besar, yang mencakup: Lemet , Lapis , Talam , Jumbika.

Ia melakukan penjualan secara keliling, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mendekatkan dagangannya kepada para pembeli. Ketika ditanya tentang kerelaannya berjualan di usia senja, ia menjawab singkat dengan bahasa Jawa yang halus, “Ibu kersa? Ibu mau? Ibu kersa, Ibu kersa.”

Omset Sederhana, Semangat yang Konsisten

Meskipun perjuangan ini membutuhkan tenaga ekstra, nenek tangguh ini memiliki omset yang konsisten. Ia menyebutkan bahwa hasil dagangannya rata-rata mencapai Rp300.000 per hari.

Di akhir wawancara, ia hanya berucap singkat sembari mengisyaratkan untuk kembali fokus pada dagangannya yang menanti pembeli. “Leren, Mas. Nek kene (di sini), Pak.”

Kisah nenek penjual jajanan pasar di Katurenan ini bukan hanya sekadar catatan harian, melainkan bukti nyata dari semangat juang dan dedikasi pantang menyerah yang harus menjadi inspirasi bagi generasi muda.( tgh )

BREBES- Ratusan Warga Desa Gegerkunci Demo di Kantor Kades, Tuntut Maaf atas Pernyataan Menyinggung

BREBES- Ratusan Warga Desa Gegerkunci Demo di Kantor Kades, Tuntut Maaf atas Pernyataan Menyinggung

 

BREBES, JAWA TENGAH – delikjateng.com, - Ratusan warga Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kepala Desa (Kades) Gegerkunci, Senin (15/12/2025). Aksi yang berlangsung damai ini ditujukan untuk menuntut permintaan maaf dari Kades Zamroni atas pernyataannya yang dinilai menyinggung warga saat acara pengajian beberapa minggu lalu.

Pemicu Kontroversi: Pernyataan di Acara Pengajian

Kontroversi dimulai pada hari Jumat (2/12/2025) ketika Kades Zamroni memberikan sambutan dalam acara pengajian yang diadakan di balai desa. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa dana yang digunakan masyarakat untuk menggelar pengajian sebaiknya dialihkan untuk memperbaiki jalan rusak di desa.

"Kalau uang yang dipakai buat pengajian, apalagi yang cuma sekadar berkumpul dan makan, lebih baik dipakai perbaiki jalan yang parah di Dusun Sembungan. Seperti itu kira-kira katanya," ujar Siti Nurhaliza, salah satu warga yang hadir dalam acara pengajian tersebut.

Pernyataan tersebut langsung memicu kekesalan di antara warga, terutama mereka yang melihat pengajian sebagai kegiatan keagamaan dan sosial yang penting untuk mempererat hubungan antarwarga. Banyak yang merasa perasaan mereka disakiti karena pernyataan itu dianggap merendahkan nilai kegiatan yang mereka gelar dengan sukarela.

Tanpa Permintaan Maaf, Warga Gelar Demo

Setelah acara pengajian, warga mengirimkan surat permintaan maaf kepada Kades Zamroni melalui perwakilan RT/RW. Namun, selama lebih dari seminggu, tidak ada tanggapan atau permintaan maaf yang diberikan. Karena itu, ratusan warga memutuskan untuk menggelar aksi unjuk rasa.

"Kita sudah menunggu lama, minta maaf secara pribadi juga tidak ada. Akhirnya, kita harus keluar beramai-ramai untuk menyampaikan keinginan ini," ujar Agus Damawi, koordinator aksi demo.

Selama aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, massa membawa spanduk dengan tulisan seperti "Kades Harus Minta Maaf!", "Transparansi Anggaran Desa Segera!", dan "Layanan Administrasi Harus Lebih Baik!". Masyarakat mengikuti aksi dengan damai, hanya menyampaikan bunyi sorak dan membacakan pidato tanpa merusak fasilitas apapun.

Selain Maaf, Warga Tuntut Transparansi dan Peningkatan Layanan

Selain menuntut permintaan maaf secara terbuka, massa juga menyampaikan dua tuntutan tambahan:

1. Transparansi pengelolaan keuangan desa, terutama dana alokasi desa (DADes) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.

2. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa, khususnya dalam pelayanan administrasi yang seringkali dianggap lambat dan tidak memuaskan.

"Kita juga ingin tahu, uang desa yang seharusnya dipakai perbaiki jalan, kemana saja diajak? Kenapa jalan masih rusak meskipun sudah ada pembangunan? Dan layanan bukti kelahiran, KTP, juga seringkali butuh waktu lama. Ini semua yang kita harapkan diperbaiki," tambah Agus Damawi.

Kades Zamroni Menanggapi, Janji akan Berbicara Langsung dengan Warga

Selama aksi demo, Kades Zamroni berada di dalam kantor dan menerima perwakilan warga. Setelah mendengar tuntutan, beliau menyampaikan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung warga dan bersedia memberikan permintaan maaf secara terbuka.

"Saya sungguh menyesal jika pernyataan saya menyakitkan perasaan warga. Saya tidak bermaksud seperti itu, hanya ingin mengingatkan agar dana bisa dipakai untuk hal yang lebih mendesak. Saya bersedia minta maaf secara terbuka di depan semua warga besok pagi," ujar Kades Zamroni kepada perwakilan warga.

Beliau juga janji akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan mengumumkan laporan penggunaan dana setiap bulan di papan pengumuman desa, serta memperbaiki kinerja perangkat desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Setelah mendengar janji tersebut, massa menyetujui untuk mengakhiri aksi demo dengan harapan janji Kades Zamroni akan ditepati.

Penguatan Tata Kelola dan Layanan Kesehatan di Puskesmas Brebes: Studi Kasus Kepemimpinan dr. Heru Padmonobo

( dr. Heru Padmonobo )

Penguatan Tata Kelola dan Layanan Kesehatan di Puskesmas Brebes: Studi Kasus Kepemimpinan dr. Heru Padmonobo 

Brebes,- delikjateng.com - Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan kesehatan di salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Brebes, menyoroti peran sentral seorang pemimpin, dr. Heru Padmonobo 

I. Profil dan Kepemimpinan Kepala Puskesmas

1. Dedikasi dan Latar Belakang Jabatan

Dr. Heru Padmonobo , Kepala Puskesmas Brebes, yang bersangkutan, telah menunjukkan dedikasi panjang dalam pelayanan kesehatan publik. Rekam jejak beliau mencakup berbagai penugasan, mulai dari Dokter Roke hingga Kepala Puskesmas, yang menunjukkan pengalaman manajerial yang matang.

2. Status Kepangkatan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dr. Heru Padmonobo memiliki status kepangkatan yang tinggi, bahkan melebihi Golongan IV/c. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pelaksanaannya mengenai pangkat dan golongan, hal ini menegaskan posisinya sebagai pejabat fungsional atau struktural dengan kompetensi yang diakui.

3. Prinsip Manajerial

Prinsip kepemimpinan dr. Heru Padmonobo dalam pembagian tugas dan alokasi kesejahteraan ditekankan pada pendekatan profesional dan berbasis kinerja. Prinsip ini selaras dengan semangat Pasal 77 UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur sistem merit, di mana penghargaan dan sanksi didasarkan pada kinerja dan kontribusi. Staf yang bekerja lebih giat secara otomatis akan menerima hasil yang sepadan, mencerminkan adanya perhatian yang adil terhadap anak buah.

II. Struktur Kepegawaian dan Status ASN

Puskesmas ini memiliki total 26 orang staf yang bertugas. Komposisi kepegawaian menunjukkan pergeseran signifikan dalam pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

1. Komposisi ASN

PNS (Pegawai Negeri Sipil): Hanya 1 orang staf yang berstatus PNS (Denia).

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Terdapat 11 orang staf yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk Dokter Elia.

Hal ini mencerminkan implementasi kebijakan nasional pengangkatan PPPK untuk mengisi kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara di sektor kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengangkatan ini merupakan upaya untuk memberikan kejelasan status dan kesejahteraan kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi lama, seperti yang diindikasikan pada staf bernama Bestari (pengabdian 9 tahun lebih).

III. Kapasitas Layanan dan Jangkauan Wilayah

1. Wilayah Kerja Puskesmas

Puskesmas ini memiliki tanggung jawab pelayanan primer terhadap 7 desa yang meliputi: Brebes, Pasar Batang, Sigambir, Kedunguter, Pagejugan, Kaliwlingi, dan Pulosari.

Tanggung jawab Puskesmas ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mendefinisikan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

2. Pelayanan Kesehatan dan Administrasi

Fungsi Staf: Sebagian besar petugas di Puskesmas, khususnya di area pendaftaran/administrasi, berperan sebagai staf sipil yang menangani administrasi layanan, termasuk manajemen data BPJS dan rekam medis, bukan spesifik pelaporan penyakit.

Volume Layanan: Rata-rata kunjungan harian masyarakat pemegang kartu BPJS (melalui MOU) dilaporkan kurang dari 100 orang.

Akses Layanan: Puskesmas aktif melaksanakan pelayanan door-to-door (kunjungan rumah) untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat.

Wilayah terdekat dijangkau menggunakan sepeda motor.

Wilayah terjauh (seperti Kaliwungu dan Pendsari) dilayani menggunakan mobil ambulans/musling (pelayanan kesehatan keliling).

Kegiatan door-to-door ini merupakan bentuk dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan yang diamanatkan dalam Permenkes No. 43 Tahun 2019, memastikan cakupan layanan preventif dan promotif.