Salah seorang perangkat desa Nyaris dipecat oleh Kepala Desa Brerkat

Kasi Kesos Desa Brekat Wahyudin

 Salah seorang perangkat desa Nyaris dipecat oleh Kepala Desa Brerkat

Kabupaten tegal, - Wahyudin (52), perangkat Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menerima Surat Peringatan (SP) pertama dan kedua dari Kepala Desa Brekat, Sabar, setelah mempertanyakan proses lelang tanah kas desa (bengkok).

Wahyudin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) menerima SP1 pada Desember 2025. Surat tersebut berkaitan dengan sikapnya yang mempertanyakan mekanisme lelang tanah kas desa yang dinilainya tidak sesuai prosedur.

"Kalau melihat prosedur lelang, seharusnya ada Peraturan Desa (Perdes), pembentukan panitia, pelaksanaan lelang, serta diketahui oleh BPD dan masyarakat secara umum. Sebelumnya hal itu belum pernah disampaikan kepa kami, sehingga kami mempertanyakannya," kata Wahyudin, abu (11/3/2026).

Tak berselang lama, pada 10 Januari 2026 Wahyudin kembali menerima SP2 dari Kepala Desa terkait kedisiplinan kerja. Namun, ia mengaku belum pernah melakukan klarifikasi langsung kepada kepala desa mengenai isi surat peringatan tersebut.

"Semestinya ada berita acara pemeriksaan dan bukti pelanggaran sebagai dasar penerbitan SP. Kalau pun kami menerima SP, seharusnya jelas pelanggaran apa yang harus kami perbaiki," ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Wahyudin mengaku telah dipertemukan dengan Kepala Desa Sabar di Kantor Kecamatan Tarub untuk melakukan klarifikasi. Pertemuan itu dihadiri Camat Tarub, Sekretaris Kecamatan Tarub, Kepala Desa Sabar, serta seorang staf kecamatan.

"Saya dipanggil Pak Camat untuk melakukan konfirmasi dengan Pak Kades. Intinya, Pak Camat menginginkan persoalan SP1 dan SP2 ini dinyatakan selesai demi menjaga kondusivitas desa," kata Wahyudin.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brekat, Edi Mulyono, menambahkan bahwa kegiatan lelang tanah kas desa seharusnya diawali dengan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) yang merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan BPD. Menurutnya, hingga saat ini Perdes tersebut belum ada.

"Urutannya seharusnya Perdes terlebih dahulu, kemudian dibentuk tim pelaksana kegiatan atau tim pelelangan yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa. Setelah itu baru dilaksanakan lelang terbuka. Idealnya lelang diutamakan untuk masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi,"

Sementara itu, Camat Tarub Abdul Syukur saat dikonfirmasi terkait SP1 dan SP2 yang diterima Wahyudin menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui pertemuan di Kantor Kecamatan Tarub pada Rabu (11/3/2026).

Abdul Syukur mengatakan pihaknya telah memanggil Wahyudin dan Kepala Desa Sabar untuk melakukan tabayun. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan demi menjaga kondusivitas di Desa Brekat.

"Hal yang berkaitan dengan SP1 dan SP2 dianggap sudah selesai. Pak Wahyudin tetap menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Keduanya juga berkomitmen menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya agar suasana desa tetap aman, tenteram, dan kondusif," pungkas Abdul Syukur.

Warga Desa Berkat Layangkan Hak Jawab, Bantah Dugaan Penganiayaan Kades

Warga Desa Berkat Layangkan Hak Jawab, Bantah Dugaan Penganiayaan Kades

Kabupaten Tegal, – delikjatengnews.com - Sejumlah warga Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, secara resmi melayangkan Hak Jawab terkait pemberitaan dugaan penganiayaan terhadap Kepala Desa (Kades) Berkat. Langkah ini diambil sebagai respon atas artikel di Radar Tegal pada 4 Maret 2026 yang berjudul "Kades Berkat Tegal Resmi Lapor Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan oleh Warga".

Dalam pernyataannya, warga menegaskan bahwa narasi mengenai pengeroyokan maupun penghadangan yang dipublikasikan sebelumnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Klarifikasi ini merupakan upaya warga untuk meluruskan opini publik yang dinilai telah menyudutkan masyarakat.

Upaya Dialog, Bukan Aksi Anarkis

Perwakilan warga Desa Berkat, Kasmudi, menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi pada awal Maret 2026 tersebut bukanlah aksi anarkis. Sebaliknya, kehadiran warga merupakan murni upaya masyarakat untuk membuka ruang dialog dengan pimpinan desa.

Berdasarkan dokumen Hak Jawab resmi yang ditandatangani oleh Kasmudi, Suparjo, Sakroni, Deni Purnomo, Jailani, Muhammad Jupri, Andri M.B., dan Rajat, terdapat poin krusial yang ditegaskan:

Bantahan Kontak Fisik: Warga membantah keras tuduhan adanya penganiayaan maupun pengeroyokan terhadap Kades Berkat.

Situasi di Balai Desa: Saksi mata menyebutkan bahwa saat Kades menemui massa di halaman Balai Desa, situasi memang sempat riuh, namun dipastikan sama sekali tidak ada sentuhan fisik dari warga terhadap Kades.

Redaksi Kedepankan Asas Keberimbangan

Menanggapi aspirasi tersebut, pihak redaksi memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada warga Desa Berkat. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang menjunjung tinggi asas keberimbangan informasi (cover both sides).

Perwakilan redaksi menjelaskan bahwa informasi awal yang dimuat bersumber dari keterangan pihak kepolisian saat Kades melakukan koordinasi di kantor polisi. Redaksi mengakui adanya keterbatasan teknis dan kendala tenggat waktu (deadline) saat berita pertama kali ditayangkan.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam jurnalistik, klarifikasi yang seimbang adalah keharusan. Karena kendala teknis saat itu, kami baru mengutip keterangan dari satu pihak dan sempat mengalami kesulitan menemui perwakilan warga di waktu yang bersamaan," ujar perwakilan redaksi saat menerima audiensi warga.

Menjamin Hak Sanggah dan Penjelasan warga

Redaksi menyambut baik kedatangan warga yang hadir untuk meluruskan peristiwa yang terjadi pada 2 Maret lalu. Sesuai UU Pers, warga memiliki hak penuh untuk menyanggah atau memberikan penjelasan tambahan terhadap pemberitaan yang dirasa belum utuh.

"Prinsip kerja kami adalah memberikan informasi yang objektif, bukan menghakimi. Kami tidak dalam posisi menentukan siapa yang benar atau salah secara hukum. Kehadiran perwakilan warga sangat kami apresiasi agar informasi yang tersaji ke publik menjadi lengkap," tambahnya.

Dorong Penyelesaian Kekeluargaan

Selain memberikan ruang klarifikasi, pihak redaksi berharap polemik antara perangkat desa dan masyarakat ini dapat diselesaikan secara jernih dan kepala dingin. Redaksi mendorong agar komunikasi secara kekeluargaan lebih diutamakan guna menjaga kondusivitas desa, dibandingkan menempuh jalur hukum yang berkepanjangan.

Reporter Teguh 

Anggaran Jalan Kabupaten Cirebon 2026 Capai Rp209,8 Miliar, Aktivis Minta Kinerja PUTR Diawasi

Anggaran Jalan Kabupaten Cirebon 2026 Capai Rp209,8 Miliar, Aktivis Minta Kinerja PUTR Diawasi

Cirebon, - delikjatengnews.com - Anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2026 disebut mencapai lebih dari Rp200 miliar. Kalangan aktivis antikorupsi mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari

Aktivis Antikorupsi dari Firma Hukum Sandekla Trimurti, Zeki, mengungkapkan bahwa nilai anggaran peningkatan layanan infrastruktur jaringan jalan tahun 2026 tergolong sangat besar.

“Tahun ini sedikitnya sebesar Rp209.823.118.300 telah disiapkan pemerintah untuk peningkatan layanan infrastruktur jaringan jalan di Kabupaten Cirebon,” ujar Zeki. 

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan transparansi serta pengawasan publik agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis, serta media massa di Kabupaten Cirebon untuk turut mengawasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon mulai dari proses pelelangan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis, dan media massa untuk ikut berpartisipasi mengawasi kinerja PUTR, mulai dari pelelangan sampai pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran dan tidak asal jadi,” katanya.

Zeki juga menyoroti pelaksanaan proyek infrastruktur jalan pada tahun sebelumnya yang dinilai kurang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

“Pada kegiatan tahun 2025, ada peningkatan jalan, tetapi yang dikerjakan justru jalan yang tergolong sepi dan jarang dilalui masyarakat. Secara ekonomi, hal itu kurang memberi dampak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada instansi terkait mengenai rincian anggaran tersebut. Namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.

“Kami sudah berupaya menanyakan langsung kepada dinas terkait mengenai jumlah anggaran peningkatan infrastruktur jaringan jalan, tetapi belum ada respons. Ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PUTR Kabupaten Cirebon terkait pernyataan tersebut.

Aktivis berharap penggunaan anggaran infrastruktur jalan yang nilainya ratusan miliar rupiah itu benar-benar difokuskan pada kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Sejumlah warga Brekat merasa tidak Terjadi pemukulan dan penganiayaan Pada Kepala Desa Brekat.

Kabupaten Tegal - delikjaengnewSejumlah warga Desa Brekat saat ditemui di wawancarai hari Jumat 6 Maret 2026 , Syakroni , Kasmudi , Drajat , dan Jupri menyatakan tidak ada apa-apa tidak ada pemukulan dan penganiayaan yang terjadi pada Sabar Kades Brekat , Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal , dan mengenai jatuh kades sabar terjatuh sendiri bukan didorong sama orang lain , ia terjatuh karena ia jalan ada tundakan atau anak tangga dari atas ke bawah sehingga ia terjatuh sendiri ujar mereka.

Menurut Syahroni salah satu warga Desa Brekat mengatakan Ia datang hari Senin di balai desa Brekat , Kecamatan Tarub , Kabupaten Tegal dan tidak ada pemukulan dan penganiayaan sama sekali, hanya saja lurahnya agak terkesan Bernanda tinggi pada warga .

Hal senada juga disampaikan oleh Kasmudi yang juga mantan ketua RT , yang sebelumnya mengatakan sudah datang ke rukonya pak sabar pada hari Jumat, dan dilanjutkan hari Senin, mengenai pemukulan atau penganiayaan sama sekali tidak ada ujarnya.

Dikatakan Kasmudi bahwasannya iuran sampah naik dari Rp 15.000 menjadi Rp 20.000, hal itu tentu saja jadi pertanyaan, bahkan menjadi keresahan warga karena sudah dua minggu lebih sapa tidak diangkut oleh petugas sampah.

Derajat salah satu warga Brekat saat dikonfirmasi mengatakan Tidak ada anarkis dan penganiayaan sama sekali , kita hanya datang mau mengklarifikasi terkait masalah sampah , dan waktu itu kami di balai desa , melihat bahwa pak Sabar Kades berkat la mau ke kabupaten,

Sementara melalui media harian lokal Tegal dikatakan bahwa Kepala Desa sabar sudah melaporkan terkait penganiayaan dan pemukulannya, sembari menunjukkan bukti laporannya dalam media tersebut.

Nama Wabup disebut di kasus Sewa Lahan 10 Hektare di Susukan.

Bang Zaky

Nama Wabup disebut di kasus Sewa Lahan 10 Hektare di Susukan. 

CIREBON – delikjatengnews.com - Dugaan polemik sewa lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon seluas sekitar 10 hektare di Blok Nyinem, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, kini menjadi sorotan. Kasus tersebut bahkan dilaporkan ke pihak kepolisian dan disebut-sebut menyeret nama Wakil Bupati Cirebon.

Aktivis anti korupsi dari Firma Hukum Sandekla Trimurti, Zeki, mengungkapkan bahwa lahan tersebut sebelumnya digarap oleh Kelompok Tani Mukti berdasarkan kontrak nomor 311 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr. H. Deni Nurcahya, ST., M.Si, pada 8 Oktober 2025.

Namun, menurut Zeki, muncul klaim dari pihak lain terkait penyewaan lahan yang sama. Seorang warga bernama Supirman, SH, mengaku telah membayar sewa lahan tersebut pada 23 Desember 2025 berdasarkan kontrak yang ditandatangani kepala dinas sebelumnya, sebelum Deni Nurcahya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian.

“Lahan tersebut kini menjadi polemik bahkan sudah masuk ranah hukum. Saudara Supirman mengaku sudah membayar sewa lahan berdasarkan kontrak yang ditandatangani kepala dinas sebelumnya,” ujar Zeki, Kamis (5/3/2026).

Ia juga menyebut, Kelompok Tani Mukti sebelumnya sempat memberikan kuasa pendampingan hukum kepada kantornya. Namun proses pendampingan tersebut tidak dilanjutkan sehingga pihaknya tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut perkara tersebut.

“Kelompok Tani Mukti sempat memberikan kuasa pendampingan ke kantor kami, tetapi tidak dilanjutkan. Jadi kami tidak mengetahui sejauh mana prosesnya sekarang, termasuk siapa saja yang sudah dipanggil terkait laporan yang dibuat oleh Supirman alias Tongeng,” katanya.

Terkait isu adanya keterlibatan Wakil Bupati Cirebon dalam polemik sewa lahan tersebut, Zeki menyarankan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi langsung kepada pihak pelapor.

“Kalau sampai ada keterlibatan wakil bupati dan telah dipanggil polisi terkait sewa lahan itu, silakan hubungi pelapor karena kemungkinan dia yang lebih mengetahui,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun kepolisian terkait dugaan pemanggilan Wakil Bupati Cirebon dalam perkara tersebut.

Rep :tgh

SMP Negeri 2 Songgom Gelar Program Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan

 

Santosa Spd MPd

 SMP Negeri 2 Songgom Gelar Program Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan

BREBES – delikjatengnews.com - SMP Negeri 2 Songgom melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh warga sekolah. Kegiatan ini menyasar sedikitnya 800 siswa serta 61 guru dan karyawan. Program ini menjadi salah satu upaya sekolah dalam menjaga kebugaran siswa di tengah aktivitas belajar selama bulan suci Ramadan.

Jadwal dan Pelaksanaan

Berbeda dengan hari-hari biasa, selama bulan puasa ini, pembagian makan bergizi diatur secara khusus. Pelaksanaan dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

Adapun untuk efisiensi jadwal, khusus untuk hari Sabtu, pelaksanaannya digabungkan atau dirapel bersamaan dengan hari Jumat. Hal ini dilakukan agar para siswa tetap mendapatkan asupan nutrisi yang merata meski jam sekolah di akhir pekan cenderung lebi fleksibel.

Dukungan Penuh Pihak Sekolah

Kepala SMP Negeri 2 Songgom, Santosa, S.Pd., M.Pd., menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk perhatian sekolah terhadap kesehata

Aktivis Zeki Bantah Terima Suap, Dukung Pengusutan Dugaan “Uang Ketuk Palu” DPRD Cirebon

Aktivis Zeki Bantah Terima Suap, Dukung Pengusutan Dugaan “Uang Ketuk Palu” DPRD Cirebon

delikjatengnews.com - Isu dugaan skandal “uang ketuk palu” dalam pembahasan APBD Kabupaten Cirebon 2026 kian mencuat. Seorang aktivis di Kabupaten Cirebon melaporkan dugaan suap yang melibatkan oknum anggota DPRD setempat.

Nama Zeki turut disebut-sebut dalam isu tersebut. Ia dituding menerima uang dari seseorang yang dikenal sebagai Boy, yang disebut sebagai koordinator lapangan saat audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Zeki membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima suap maupun menghentikan langkah hukum terkait dugaan skandal APBD 2026.

“Saya tidak pernah menerima suap seperti yang dituduhkan. Kami sudah membuat laporan ke KPK RI dan tinggal menunggu proses hukum selanjutnya,” ujar Zeki saat dikonfirmasi, Rabu (4/3), di Mako Polresta Cirebon Kota.

Zeki juga menyatakan siap memberikan keterangan apabila ada panggilan resmi dari kepolisian atas laporan yang dibuat oleh Wartono.

“Saya siap memberikan keterangan jika ada panggilan resmi. Kalau memang ada bukti-bukti soal terjadinya suap itu, silakan dibuktikan. Jika ada tim saya yang menerima, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan pemberinya, dalam hal ini oknum anggota dewan,” tegasnya.

Ia menilai, mencuatnya isu tersebut justru dapat mempercepat proses hukum agar dugaan skandal APBD Kabupaten Cirebon menjadi terang dan jelas.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Cirebon terkait tudingan dugaan suap tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik di tengah proses pembahasan anggaran daerah tahun 2026. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Verifikasi Data ATS dan Transparansi Dana BOP Jadi Fokus Utama Penataan PKBM di Brebes

 

Verifikasi Data ATS dan Transparansi Dana BOP Jadi Fokus Utama Penataan PKBM di Brebes

BREBES – delikjatengnews.com - Upaya pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes kini tengah menjadi sorotan tajam. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) menekankan pentingnya validasi data riil di lapangan guna memastikan program pendidikan kesetaraan tepat sasaran dan bukan sekadar formalitas seremonial.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Sutaryono, SH., M.Si Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes melalui Kabid PAUD-PNFI Dindikpora Brebes, Herkusnadi SPd , dalam diskusi terbaru mengenai penataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan penanganan ATS di wilayah tersebut, Rabu (4/3/2026).

Berikut adalah empat poin utama yang menjadi fokus pembenahan:

1. Menguji Validitas Angka 30 Ribu ATS

Satu hal yang menjadi urgensi utama adalah verifikasi angka 30.000-an ATS yang sempat mencuat ke publik. Herkusnadi menekankan perlunya kejelasan sumber data, apakah merujuk pada Dapodik, SIPBM (Sistem Pendataan Berbasis Masyarakat), atau Sosial Data Bappeda. Langkah ini krusial untuk memastikan pengambilan kebijakan tidak didasarkan pada data usang, melainkan pada proyeksi data tahun 2025-2026 yang akurat.

2. Memastikan Siswa Belajar, Bukan Sekadar Nama

Penanganan ATS dan anak tidak sekolah (Drop Out) kini bergeser dari sekadar kuantitas rekrutmen menuju kualitas keberlanjutan. Pemerintah menaruh perhatian serius pada potensi data "di atas kertas", di mana siswa terdaftar di PKBM namun tidak mengikuti proses pembelajaran.

“Pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak yang telah ditarik kembali ke sekolah benar-benar menjalani proses edukasi hingga tuntas, bukan sekadar memenuhi kuota seremoni,” ungkapnya.

3. Pengetatan Pengawasan melalui Tenaga Penilik

Guna menjamin kualitas pembelajaran, tenaga Penilik telah dikerahkan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 62 PKBM yang tersebar di Kabupaten Brebes. Meski banyak PKBM yang masih menggunakan fasilitas sederhana atau menumpang di bangunan TK, hal tersebut tidak boleh menyurutkan kualitas pengajaran.

“Fasilitas bukan hambatan utama. Yang terpenting adalah ketersediaan tempat duduk dan terjadinya proses transfer ilmu,” tambah Herkusnadi. Fakta di lapangan juga menunjukkan keberagaman peserta didik yang mencakup usia sekolah hingga warga belajar dewasa.

4. Klarifikasi Transparansi Dana BOP

Diskusi ini juga menjadi momentum untuk mengklarifikasi mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Ditegaskan bahwa anggaran tersebut disalurkan langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing PKBM, serupa dengan sistem Dana BOS.

Mekanisme direct transfer ini sekaligus menepis spekulasi miring mengenai adanya "dana miliaran" yang dianggap tidak transparan atau mengendap di instansi perantara. Dengan sistem ini, akuntabilitas penggunaan dana sepenuhnya berada di tangan pengelola 62 PKBM se kabupaten Brebes dan terpantau secara sistem.

Dengan tema motto kami minterna bocah tekan tuntas ( memintarkan anak sampai selesai ) 

Program Akselerasi Pendidikan Kabupaten Brebos dengan tujuan mengurangi Angka Putus Sekolah Jenjang Dewasa Paket A,B,C

Realisasi 2025

Kejar Paket A sebanyak 696 , Kejar Paket B sejumlah 5.482

Kejar Paket C sejumlah 2.523

DTS usia 22 s.d 55 Tahun

480 DTS Mandiri 3.900 Total Capaian: 13.081 Warga Belajar

Peresmian Patrol Tingkat,di hadiri semua warga RT 12 RW.01 dan di buka oleh Kades Siasem

Peresmian Patrol Tingkat,di hadiri semua warga RT 12 RW.01 dan di buka oleh Kades Siasem

Brebes - delikjatengnews.com - Peresmian Patrol Tingkat di RT 12 RW 01 Desa Siasem ini benar-benar jadi momen guyub warganya.

Berdasarkan laporan kegiatannya, peresmian yang berlangsung pada Minggu malam, 1 Maret 2026 ini sangat meriah karena dihadiri langsung oleh:

Kepala Desa Siasem: Bapak Wahyudi (beserta jajaran perangkat desa).

Tokoh Penting: Bapak Kadus Sugiarto (potong pita), Bapak RT Abdul Rosid, Haji Rapingi, dan doa penutup oleh Ustad Asnawi.

Sosok di Balik Layar: Bapak Haji Rahmat sebagai donatur sekaligus penggagas pembangunan.

Hadirnya seluruh warga dari RT 08 sampai RT 16 Ciasem Pulo menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Selain seremonial, acara sarasehan tersebut juga bagus untuk mempererat silaturahmi antar warga. Semoga fasilitas patrol tingkat ini sukses menjaga keamanan dan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat Siasem.

Rep : teguh

Dekopinda Brebes Desak Kuota 25% Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis dari Koperasi Desa

Ir Masrukhi Bakro kanan

Dekopinda Brebes Desak Kuota 25% Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis dari Koperasi Desa

Brebes, – delikjatengnews.com - Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Brebes mengambil langkah proaktif dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dekopinda mendorong agar Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) memberikan ruang seluas-luasnya bagi Koperasi Desa (Kopdes) untuk terlibat aktif. (25/2/2026).

Ketua Dekopinda Kabupaten Brebes, Ir. Masrukhi Bachro, menegaskan bahwa sinergi antara Kopdes dan program MBG adalah instrumen vital untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Menuntut Peran Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

Masrukhi menekankan bahwa kemitraan dengan koperasi dan UMKM lokal jangan sampai hanya menjadi pemanis di atas kertas. Ia mendorong adanya kebijakan konkret terkait alokasi pasokan bahan baku yang bersumber langsung dari desa.

"Kami mendorong komitmen nyata agar minimal 25 persen dari total kebutuhan bahan baku program MBG dialokasikan melalui Koperasi Desa. Ini adalah langkah krusial agar koperasi di desa tidak hanya jadi penonton, tapi tumbuh sebagai pilar ekonomi yang mandiri," tegas Masrukhi.

"Duet" Strategis KDKMP dan MBG

Selain masalah pasokan, Dekopinda juga menyoroti pentingnya integrasi antara program Kawasan Daulat Ketahanan Pangan (KDKMP) dengan MBG. Menurutnya, kedua program ini harus berjalan beriringan (duet) untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan di Brebes.

Masrukhi juga memaparkan visi besar di mana peran koperasi harus naik kelas. Ia tidak ingin koperasi terjebak hanya sebagai penyedia bahan mentah atau pengepul.

"Harapan kami ke depan, koperasi melalui wadah KDKMP bisa naik kelas hingga mengelola operasional Dapur MBG. Jadi, koperasi terlibat dari hulu hingga ke hilir—mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengelolaan produksinya," tambahnya.

Optimisme Dampak Ekonomi Lokal

Dengan melibatkan koperasi secara aktif dalam rantai pasok dan manajemen dapur, Dekopinda optimis dampak ekonomi dari program nasional ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat Brebes. Kolaborasi ini dinilai sebagai strategi win-win solution untuk menyukseskan program MBG sekaligus menyejahterakan pelaku usaha lokal di Kabupaten Brebes.

Reporter Teguh 

Petugas Dinkes Brebes Bagikan Takjil Ramadan, Bentuk Kepedulian dan Silaturahmi Masyarakat

Petugas Dinkes Brebes Bagikan Takjil Ramadan, Bentuk Kepedulian dan Silaturahmi Masyarakat

 

Brebes – delikjatengnews.com - Di bulan Ramadan yang penuh berkah, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melaksanakan aksi berbagi takjil bagi masyarakat yang lewat di sekitar area kantor dinas pada hari ini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarkan kebaikan serta mempererat tali silaturahmi antar warga.

 

Banyak orang yang merasa senang menerima bantuan takjil tersebut, terutama mereka yang sedang dalam perjalanan dengan kendaraan roda dua atau empat menjelang waktu berbuka. Ratusan porsi takjil diberikan secara langsung oleh seluruh anggota staf Dinkesda Brebes sebagai wujud kepedulian sosial dan ucapan rasa syukur di bulan suci ini. (Toip)

pengurus dpd brebes kerahkan puluhan armada bus sambut kirab budaya psi di tega

Brebes – delikjatengnews.com - Kemeriahan luar biasa mewarnai perhelatan Kirab Budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berlangsung pada Minggu, 15 Februari 2026 di jalan Pancasila kompleks Alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah.

‎Ribuan kader dan simpatisan memadati area utama untuk menyambut kedatangan Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep yang hadir bersama mantan presiden ketujuh, Joko Widodo.

Pengurus DPD PSI Brebes menggerakkan puluhan armada bus yang membawa rombongan kader dari berbagai pelosok kecamatan. Dengan atribut partai lengkap.

‎"Kami tidak main-main. Puluhan bus ini adalah bukti soliditas kami di daerah. Kami siap menyongsong kedatangan Ketua Mas Kaesang dan Pak Jokowi serta membuktikan bahwa wilayah ini adalah basis konstituen utama partai PSI," ujar ketua DPD PSI Brebes, Darwanto,atau akrab dipanggil bos Wawan di sela-sela persiapan.

‎"Kami berangkatkan 51 Bus besar, 11 kendaraan Elf dan delapan kendaraan terbuka L300," lanjut Wawan.