Refleksi Akhir Tahun 2025: Bupati Brebes Diapresiasi Warga, Namun Kinerja OPD Masih Jadi "Rapor Merah"

Refleksi Akhir Tahun 2025: Bupati Brebes Diapresiasi Warga, Namun Kinerja OPD Masih Jadi "Rapor Merah"

​Brebes,– delikjatengnews.com - Momentum refleksi akhir tahun yang dikemas dalam acara Silaturahmi bersama Insan Media di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12), menjadi panggung terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Brebes. Di balik apresiasi warga atas aksi cepat Bupati Paramitha Widya Kusuma, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru mendapatkan sorotan tajam dan kritik pedas.

​Aksi Cepat Bupati yang "Menampar" Birokrasi

​Langkah taktis Bupati Paramitha dalam merespons kerusakan infrastruktur di Desa Perwatan, Bumiayu, menuai pujian. Tokoh masyarakat setempat, Tangguh Bahari, mengungkapkan kekagumannya atas respons kilat bupati yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk mendatangkan material setelah keluhan diunggah di media sosial.

​"Saya merasakan sendiri betapa cepatnya respons Ibu Bupati. Belum sampai 24 jam material sudah tiba, dan tiga hari kemudian jalan sudah dikerjakan. Ini luar biasa," ujar Tangguh.

​Namun, pujian tersebut dibarengi dengan nada miring terhadap kinerja teknis di bawahnya. Tangguh menyayangkan mengapa persoalan teknis dengan anggaran relatif kecil (sekitar Rp200 juta) harus sampai ditangani langsung oleh kepala daerah.

​"Sebenarnya saya malu, kenapa hal 'sepele' harus Ibu Bupati yang turun tangan? Kemana para kepala OPD dan UPTD? Padahal kami sudah melapor ke UPTD lebih dari 10 kali tapi nihil hasil," tegasnya sembari mendesak evaluasi bagi kepala dinas yang lambat merespons keluhan publik.

​Sorotan Tajam: Data Kemiskinan "Copy-Paste" & Program MBG

​Tidak hanya infrastruktur, transparansi tata kelola pemerintahan juga dihujani kritik oleh aktivis Slamet Abdul Dhafir. Ia menyoroti dua isu krusial: data kemiskinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Dhafir menduga Bapperinda Brebes hanya melakukan praktik copy-paste data kemiskinan tahunan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial seperti PKH seringkali tidak tepat sasaran dan memicu kegaduhan di desa.

​Terkait program MBG, Dhafir menekankan beberapa poin krusial:

​Transparansi Anggaran: Mendesak Dinas Pendidikan membuka data penerima secara publik.

​Ekonomi Lokal: Adanya indikasi program ini menekan supplier lokal dan mematikan pedagang kantin sekolah.

​Pemerataan: Distribusi titik dapur umum yang dianggap belum menyentuh wilayah pelosok seperti Salem.

​Jawaban Bupati: Temuan ASN Penerima PKH & Evaluasi Total

​Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Paramitha Widya Kusuma menunjukkan sikap terbuka. Ia bahkan membeberkan temuan mengejutkan mengenai adanya oknum ASN yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.

​"Kami sudah alokasikan anggaran tambahan di seluruh desa untuk menggelar Musrenbangdes Khusus. Tujuannya satu: verifikasi dan validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran," ungkap Paramitha.

​Mengenai program MBG, Bupati mengakui adanya ketidaksinkronan data kondisi sekolah di lapangan. Ia mengklaim telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terkait sarana dan prasarana.

​"Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan bahan evaluasi. Saya pastikan pemerintah daerah akan terus berbenah demi kemajuan Brebes," pungkasnya di hadapan para awak media.