Dewan Kesenian Brebes dan Bayang-Bayang Kepentingan: Sebuah Seruan tentang Ruang yang Seharusnya Merdeka

Dewan Kesenian Brebes dan Bayang-Bayang Kepentingan: Sebuah Seruan tentang Ruang yang Seharusnya Merdeka

Brebes, — delikjatengnews.com - 

Di antara geliat seni yang tumbuh di tanah Brebes, muncul kembali perbincangan hangat yang menyoroti arah dan wajah kelembagaan kebudayaan di daerah ini.

Susunan baru Dewan Kesenian Kabupaten Brebes (DKB), yang di dalamnya posisi penting seperti ketua, sekretaris, dan bendahara diisi oleh para anggota DPRD aktif, mengundang tanya dan renungan dari banyak kalangan pekerja seni.

Sebab, Dewan Kesenian sejatinya lahir sebagai rumah gagasan, tempat bertemunya nurani dan karya — ruang yang diharapkan bebas dari kepentingan praktis dan suara yang saling menundukkan.

Adalah Anom Panuluh, Ketua Pengurus Nasional Persatuan Pekerja Acara Seni (PPAS), yang menyuarakan kegelisahan itu dengan bahasa yang jernih namun tegas.

“Sepanjang aturannya memperbolehkan, silakan saja. Namun persoalannya adalah — apakah pucuk pimpinan mampu memisahkan kepentingan partainya dengan kepentingan organisasi? Di situlah tantangan moralnya,” ujar Anom dengan nada teduh, namun sarat makna.

Baginya, masalah utama Dewan Kesenian bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi pimpinan, melainkan kaburnya batas antara politik, birokrasi, dan kebudayaan yang seharusnya memiliki garis terangnya sendiri.

“Susahnya Dewan Kesenian Brebes berkembang, karena sejak dulu terjadi silang kepentingan tanpa batas yang jelas. Dari masa kepemimpinan Pak Lukman, kemudian almarhum Wijanarko, perjalanan lembaga ini masih berjalan di tempat,” ucapnya, mengingat masa yang telah lewat dengan nada reflektif.

Lebih jauh, Anom mengingatkan soal tumpang tindih pola pembinaan, di mana Dewan Kesenian berada di bawah binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun dalam beberapa periode, justru dipimpin oleh pejabat struktural dari Kabag Kebudayaan itu sendiri.

“Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menjadi mitra kritis justru dipimpin oleh instansi pembinanya sendiri? Bukankah ini menimbulkan kabut dalam garis fungsi dan tanggung jawab?” ujarnya.

“Kami para pekerja seni tidak mempermasalahkan siapa yang memimpin, sepanjang ada garis yang jelas — apakah kepemimpinan itu untuk partai, untuk birokrasi, atau untuk kebudayaan yang sejati.”

Nada keprihatinan itu meluas bukan hanya pada DKB.

Isu serupa kini menyentuh wacana pembentukan Dewan Kebudayaan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, yang kabarnya juga akan dipimpin oleh tokoh-tokoh berlatar belakang politik.

Anom menilai, jika kecenderungan seperti ini berulang, maka lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penopang nurani publik akan kehilangan daya hidupnya — menjadi simbol tanpa jiwa, wadah tanpa roh kebudayaan.

“Seni dan pendidikan itu wilayah nurani dan gagasan. Bila ruang-ruangnya diisi oleh mereka yang terikat kepentingan politik, maka gagasan kebudayaan akan terseret ke ranah pragmatis,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengah, Anom menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Brebes bersama DPRD segera menyusun pedoman etika dan regulasi daerah yang menegaskan batas peran politik dalam lembaga-lembaga kebudayaan dan pendidikan.

“Kami di PPAS mendorong adanya aturan yang tegas: bahwa Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan Dewan Pendidikan harus bersifat independen, terbuka, dan profesional — dikelola oleh mereka yang hatinya menyala untuk budaya, bukan untuk kekuasaan,” tegasnya.

🕊️ Sebuah Refleksi yang Berulang

Sejak awal berdirinya pada awal 2000-an, Dewan Kesenian Brebes diharapkan menjadi wadah kolaborasi antar seniman, akademisi, dan pemerintah. Namun, perjalanan panjangnya kerap terhenti di persimpangan kepentingan — antara idealisme dan birokrasi, antara semangat kreatif dan arus politis yang membayanginya.

Kini, ketika wajah baru DKB terbentuk, banyak mata berharap semoga lembaga ini benar-benar dapat menjadi taman gagasan yang merdeka, tempat seniman menumbuhkan karya tanpa takut warna partai, dan tanpa harus tunduk pada kepentingan sesaat.

🌾 Harapan untuk Masa Depan

Sorotan dari kalangan pekerja seni bukanlah bentuk penolakan, melainkan panggilan kesadaran.

Sebab, sebagaimana diungkapkan Anom Panuluh di akhir pernyataannya,

“Brebes punya potensi seni luar biasa — dari teater rakyat yang hidup di desa, musik tradisi yang mewarnai pasar-pasar, hingga seni rupa kontemporer yang tumbuh di sekolah dan studio.

Yang dibutuhkan hanyalah ruang yang jujur dan bebas dari kepentingan politik. Bila ruang itu kita jaga bersama, maka Brebes akan tumbuh sebagai rumah seni yang berjiwa, bukan sekadar nama di papan organisasi.”